TEMPO.CO, Jakarta - Nigeria bereaksi saat negara itu masuk dalam daftar negara yang warganya tidak bisa menetap ke Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Nigeria Geoffrey Onyeama pada Selasa, 5 Februari 2020, mengatakan negaranya telah meningkatkan keamanan dan bertukar informasi yang diperlukan agar Amerika Serikat mencabut larangan terhadap imigran dari Nigeria.

“Kami telah merinci seluruh permintaan-permintaan itu dan kami sebenarnya mulai mengupayakan semua itu. Sangat menyenangkan bisa hadir di sini, berbicara pada otoritas Amerika Serikat dan lebih memahami alasan dibalik semua ini (larangan ke AS),” kata Onyeama, dalam sebuah konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Donald Trump, seperti dikutip dari reuters.com.

Protes, 31 Januari 2020, menentang kebijakan larangan masuk Amerika Serikat pada warga dari negara tertentu. Sumber: Tony Gentile/Reuters/aljazeera.com

Nigeria adalah negara dari Benua Afrika yang masuk dalam daftar yang warga negaranya kemungkinan akan dibekukan visanya oleh Amerika Serikat, khususnya yang mengajukan izin tinggal tetap. Pompeo mengatakan Nigeria bisa melakukan lebih banyak pertukaran informasi penting soal keamanan nasional. Pihaknya pun optimis Pemerintah Nigeria akan berjalan ke arah tersebut (pertukaran informasi keamanan nasional).

Menurut Pompoe, beberapa area yang mengalami langkah-langkah keamanan adalah soal data paspor dan riwayat kriminal seseorang serta informasi dugaan teroris yang mungkin tersedia.

“Terkait paspor yang hilang atau dicuri, kami sedang menyusun sistem yang akan memastikan informasi dan data saat itu masih bisa diakses oleh Amerika Serikat dan negara lain serta negara anggota Interpol,” kata Menlu Onyeama.

Onyeama menegaskan segera setelah semua kriteria yang diharapkan dipenuhi, nama Nigeria dalam daftar larangan warganya menetap di Amerika Serikat segera dicabut. Onyeama tidak bisa memprediksi kapan harapan Amerika Serikat itu bisa dipenuhi pihaknya.