TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Palestina memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel, termasuk hubungan terkait bidang keamanan, setelah menolak sebuah rencana perdamaian timur tengah yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas pada Sabtu, 1 Februari 2020, mengatakan keputusan pihaknya menolak rencana Presiden Trump didukung oleh masyarakat Palestina.

Dikutip dari reuters.com, rencana perdamaian di Timur Tengah yang diajukan Presiden Trump itu didukung oleh Perdana Menteri Isreal, Benjamin Netanyahu. Cetak biru rencana tersebut menyerukan pembentukan sebuah demiliterisasi Palestina yang tidak termasuk pemukiman umat Yahudi yang dibangun di teritorial Palestina dan di bawah kendali keamanan Israel sepenuhnya.

“Kami telah menginformasikan Israel bahwa tidak akan ada hubungan sama sekali dengan mereka dan Amerika Serikat termasuk di bidang keamanan,” kata Abbas, dalam sebuah pertemuan darurat untuk mendiskusikan rencana perdamaian yang diajukan Trump.

Abbas mengatakan dia telah menolak berdiskusi dengan Trump via telepon soal rencana perdamaian tersebut atau bahkan menolak menerima salinan rencana damai yang digagas Trump tersebut untuk dipelajarinya. Tidak dijelaskan detail penolakan tersebut.

“Trump telah meminta saya lewat telepon, tetapi saya katakan tidak dan dia ingin mengirimkan saya sepucuk surat, tetapi saya juga menolaknya. Saya tidak mau tercatat dalam sejarah Palestina sebagai orang yang menjual Yerusalem,” kata Abbas, yang tidak mau disebut sedang berkonsultasi dengan Trump lewat pembicaraan itu.

Israel belum mau berkomentar terkait pernyataan Abbas ini.

Israel dan otoritas Palestina sudah lama memiliki kerja sama mengamankan area-area Tepi Barat yang berada di bawah kendali Palestina. Palestina juga memiliki kerja sama intelijen dengan CIA yang tetap berjalan meski Palestina mulai memboikot upaya perdamaian pemerintahan Trump pada 2017.