Setelah mundur, Meghan Markle dan Pangeran Harry bersama keluarganya akan membagi waktu mereka antara Inggris dan Amerika Utara, sambil terus menghormati tugas mereka kepada Ratu, Persemakmuran, dan patreon mereka. Mereka juga akan mengelola badan amal yang bernama Sussex Royal. Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS
TEMPO.CO, Jakarta -Pangeran Harry mengaku sedih tidak bisa lagi melanjutkan tugas-tugas kerajaannya pasca keluar dari Kerajaan Inggris. Ia mengatakan, dirinya sudah berupaya sebaik mungkin untuk tetap bekerja bagi Kerajaan Inggris, namun kenyataannya tidak memungkinkan.
"Harapan saya adalah tetap melayani Ratu (Elizabeth), melayani Commonwealth (Persemakmuran), dan militer Inggris tanpa dana publik. Sayangnya, hal itu tidak memungkinkan," ujar Pangeran Harry sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin, 20 Januari 2020.
Bebas tugasnya Pangeran Harry pada hari ini sekaligus mengakhiri konflik Kerajaan Inggris akibat Megxit, keluarnya Pangeran Harry dan Meghan Markle dari keluarga Kerajaan. Harry dan Meghan Markle ingin hidup independen, tanpa dana publik yang selama ini menyokong keluarga Kerajaan Inggris.
Pekan lalu, Kerajaan Inggris sempat menggelar pertemuan tertutup untuk mencari solusi atas Megxit. Pangeran Harry, pada pertemuan itu, diketahui berupaya meminta restu Kerajaan Inggris untuk tetap bisa melayani mereka meski dari Kanada, tempat di mana ia dan Meghan akan tinggal. Adapun Ratu Elizabeth, usai pertemuan itu, hanya mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya menghormati keiinginan Harry dan Meghan Markle.
Dengan bebas tugasnya Pangeran Harry dari tugas-tugas Kerajaan Inggris, maka ia tidak akan lagi dipanggil "Yang Mulia" dan tidak akan lagi mendapat uang dari Kerajaan Inggris. Mereka bebas menentukan masa depan mereka akan seperti apa.
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
4 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.