TEMPO.CO, Phnom Penh – Pengadilan di Kamboja mulai menggelar persidangan untuk mengadili tokoh oposisi Kem Sokha, yang terkena dakwaan pengkhianatan.

Kasus ini mendapat perhatian dalam dan luar negeri terutama dari kelompok Hak Asasi Manusia, yang menuding rezim PM Hun Sen mencoba melibas rival politiknya.

“Sejumlah diplomat terlihat datang ke Pengadilan Negeri Phnom Penh saat terdakwa tiba dan hanya beberapa jurnalis diizinkan masuk mengikuti persidangan,” begitu dilansir Reuters pada Rabu, 15 Januari 2020.

Pengacara Kem Sokha memperkirakan pengadilan akan berlangsung hingga tiga bulan sampai keluarnya putusan hakim. Ini berarti kasus ini masih berlangsung pada saat Uni Eropa membuat keputusan mengenai kebijakan dagang pada Februari soal apakah mencabut status khusus Kamboja karena catatan buruk pelanggaran HAM.

Kem Sokha ditangkap pada 2017 dan Partai Penyelamat Nasional Kamboja dilarang menjelang pemilu 2018. Pemilu itu dimenangkan oleh partai pimpinan Hun Sen yaitu Partai Rakyat Kamboja, yang menyabet semua kursi di parlemen.

Pengadilan membebaskannya dari status tahanan rumah pada November 2019 namun dia masih dialarang terlibat dalam aktivitas politik.

Dakwaan pengkhianatan itu terkait Kem Sokha diduga berkonspirasi dengan Amerika Serikat untuk menggulingkan Hun Sen. Dia menolak dakwaan itu dan mengatakannya sebagai bermotif politik.

Kelompok pembela HAM mengecam kasus ini. Deputi Direktur Human Rights Watch, Phil Robertson, mengatakan Kem Sokha kecil kemungkinan mendapatkan pengadilan yang adil.

“Kem Sokha bakal menjadi korban dari rekayasa pengadilan yang menggunakan dakwaan palsu pengkhianatan,” kata Robertson, yang berbasis di New York.

Dia mengatakan pemerintahan Hun Sen sebaiknya mencabut tuduhan itu dan bukannya menggunakan kasus ini untuk menekan Kem Sokha karena berani menantangnya secara politik.

Soal ini, juru bicara kementerian Kehakiman Chin Malin, enggan menanggapi soal persidangan ini.

Satu-satunya bukti yang digunakan untuk mendakwa Kem Sokha adalah pernyataannya di publik bahwa dia mendapatkan nasihat mengenai strategi dari orang Amerika tertentu soal cara menghadapi pemilu 2013.

Situs Southeastasianglobe, yang dikutip Cambodia Daily, melansir Kem Sokha pernahmengatakan mendapat dukungan dari pemerintah AS termasuk dukungan keuangan untuk mempromosikan demokrasi selama lima tahun.

“Hasil dari dukungan rakyat AS telah membantu rakyat Kamboja untuk bangkit,” kata Kem Sokha dilansir situs itu menuru rekaman video yang digunakan untuk mendakwanya.

Sejumlah tokoh oposisi Kamboja telah melarikan diri ke luar Kamboja selama 35 tahun pemerintahan Hun Sen, yang mencoba mendirikan negara dengan satu partai.

Putri Kem Sokha, Monovithya Kem, mengecam proses pengadilan terhadap ayahnya itu. Kelompok HAM meminta pemerintah Kamboja menghentikan kasus ini.