TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump mengancam Irak jika berani mengusir pasukan AS dari pangkalannya di Irak, ketika parlemen Irak sepakat mengeluarkan pasukan asing pasca-kematian Qossem Soleimani.

Diikutip dari Axios, 6 Januari 2020, Trump mengatakan kepada wartawan di Air Force One pada Minggu, pasukan AS tidak akan meninggalkan pangkalan udara AS di Irak kecuali Irak membayar kembali Amerika.

"Kami telah menghabiskan banyak uang di Irak," kata Trump.

"Irak, adalah keputusan terburuk, pergi ke Timur Tengah adalah keputusan terburuk yang pernah dibuat dalam sejarah negara kami ... Kami tidak akan pergi kecuali mereka membayar kami untuk itu," katanya.

Trump juga mengancam menghancurkan situs budaya Iran jika menyerang.

"Mereka diizinkan membunuh orang-orang kami. Mereka diizinkan untuk menyiksa dan melukai orang-orang kami; mereka diizinkan menggunakan bom pinggir jalan dan meledakkan orang-orang kami. Dan kami tidak diizinkan menyentuh situs budaya mereka? Tidak boleh seperti itu," kata Trump dari Air Force One.

Anggota parlemen Irak terlihat di sesi parlemen di Baghdad, Irak 5 Januari 2020. [Kantor media parlemen / Selebaran via REUTERS]

Parlemen Irak pada Ahad mendukung rekomendasi yang diusulkan perdana menteri untuk mengeluarkan semua pasukan asing di Irak, setelah Amerika Serikat menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani dan pemimpin milisi Irak pro Iran.

"Terlepas dari kesulitan internal dan eksternal yang mungkin kita hadapi, itu tetap yang terbaik untuk Irak secara prinsip dan praktis," kata perdana menteri sementara Adel Abdul Mahdi, yang mengundurkan diri pada November di tengah demonstrasi massa, dikutip dari Reuters.

CNN melaporkan, para pejabat Irak sedang mempersiapkan sebuah memorandum untuk penarikan pasukan asing dari negara itu, kata Perdana Menteri Irak Adil Abdul Mahdi kepada Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian dalam percakapan telepon pada Minggu.

Para pejabat Irak di berbagai departemen pemerintah sedang mempersiapkan sebuah memorandum yang menguraikan langkah-langkah hukum dan prosedural yang diperlukan, untuk mengimplementasikan resolusi Parlemen Irak mengenai penarikan pasukan asing, tulis pernyataan dari kantor perdana menteri Irak.