TEMPO.CO, Taipei – Parlemen Taiwan mengesahkan RUU Anti-Infiltrasi untuk melawan ancaman dan pengaruh dari Cina.

Pengesahan legislasi ini dilakukan menjelang digelarnya pemilihan Presiden Taiwan pada 11 Januari 2019.

“Legislasi ini merupakan upaya bertahun-tahun untuk melawan apa yang oleh banyak orang Taiwan anggap sebagai upaya Cina untuk mempengaruhi politik dan proses demokrasi lewat pendanaan ilegal bagi politisi dan media serta cara-cara tersembunyi lainnya," begitu dilansir Reuters pada Selasa, 31 Desember 2019.

Cina mengklaim Taiwan sebagai bagian dari teritorialnya dan akan dipaksa dengan kekuatan jika menyatakan diri sebagai negara merdeka.

Sebaliknya, pemerintah Taiwan mengatakan negaranya sebagai merdeka dan berdaulat dengan nama resmi Republik Cina.

Seperti dilansir Channel News Asia, Taiwan sedang memasuki masa kampanye pemilihan Presiden, yang akan berlangsung pada 11 Januari 2019.

Dalam debat baru-baru ini, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, membacakan surat dari seorang pemuda Hong Kong. Pemuda itu mendesak agar rakyat Taiwan tidak tunduk kepada Cina komunis tapi harus menegakkan demokrasi.

“Saya minta rakyat Taiwan agar tidak percaya komunis Cina, tidak percaya pada pejabat pro komunis dan jangan jatuh pada jebakan uang mereka,” begitu isi surat dari pemuda itu, yang dibacakan Tsai saat debat kampanye pilpres di televisi setempat seperti dilansir Channel News Asia pada Ahad, 29 Desember 2019.

Tsai Ing-wen tidak menyebut nama si penulis surat dan kapan surat itu diterimanya. Tsai mengatakan sengaja membacakan surat ini untuk mengingatkan rakyat Taiwan menjelang pemilu pada Januari 2020.