TEMPO.CO, Jakarta - Karir politik Presiden Donald Trump diujung tanduk ketika DPR AS dengan suara mayoritas sepakat untuk memakzulkan dirinya pada 18 Desember 2019. Donald Trump mencatat sejarah karena menjadi presiden ketiga Amerika Serikat yang dimakzulkan.

Awal tahun 2020 akan menjadi hari-hari yang berat untuk kepresidenan Trump, seiring Demokrat membuka lobi politik dan hukum agar Trump bisa dimakzulkan di sidang Senat pada Januari.

Berikut sekilas skandal Trump sebelum putusan pemakzulan 18 Desember.

Pada awal September, pengaduan whistleblower yang diajukan oleh anggota komunitas intelijen mengatakan bahwa pada panggilan telepon 25 Juli dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Trump menggunakan wewenang kepresidenannya untuk meminta campur tangan dari negara asing untuk pilpres AS 2020, dikutip dari Business Insider.

Transkrip percakapan telepon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: reuters.com

Keluhan whistleblower merinci bagaimana Trump menekan pemerintah Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden dan putranya beberapa hari setelah menahan paket bantuan militer hampir US$ 400 juta atau Rp 5,57 trilun.

Menurut konstitusi Amerika Serikat, adalah pelanggaran besar jika menggunakan campur tangan asing untuk kepentingan politik dalam negeri.

Demokrat melihat skandal ini sebagai peluang pemakzulan Trump, setelah gagal lewat penyelidikan Robert S. Mueller.

Dikutip dari Los Angeles Times, 19 Desember 2019, Klausul dalam Konstitusi Amerika Serikat Pasal II ayat 4 mengatakan, "Presiden, Wakil Presiden dan semua Pejabat Sipil Amerika Serikat, bisa dipecat dari jabatannya dengan pemakzulan sebagai hukuman atas Pengkhianatan, Penyuapan, atau Kejahatan Tinggi dan Pelanggaran Berat lainnya.

Pada 18 Desember, DPR AS yang dikuasai Demokrat, mengesahkan dua pasal pemakzulan: tentang tuduhan Trump menggunakan wewenang kepresidennya untuk meminta negara asing campur tangan dalam politik dalam negeri AS, dan menuduh Trump merintang proses peradilan dalam penyelidikan Kongres.

Menurut Reuters, tidak ada presiden dalam 243 tahun sejarah Amerika Serikat yang dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan. Pemakzulan akan membutuhkan mayoritas dua pertiga dalam 100 anggota Senat, yang berarti setidaknya 20 anggota Partai Republik harus bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara melawan Trump. Sejauh ini tidak ada yang mengindikasikan mereka akan melakukannya.

Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, telah memperkirakan "tidak ada kesempatan" Senat akan memvonis Donald Trump.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi memegang palu saat ia memimpin Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump di Capitol Hill di Washington, AS, 18 Desember 2019.[REUTERS / Jonathan Ernst]

Baru-baru ini dalam laporan Reuters 30 Desember, Senator Republik John Kennedy, yang sering menjadi pembela Presiden Donald Trump, mengatakan pada Ahad bahwa tidak ada aturan nyata tentang bagaimana Senat AS harus menjalankan persidangan pemakzulan, dan bahwa majelis dapat memilih untuk mendengarkan saksi dan bukti.

"Ketika sampai pada pemakzulan, aturannya adalah bahwa sebenarnya tidak ada aturan substantif," kata Kennedy kepada CNN "State of the Union."

Akibatnya, katanya, ada banyak langkah yang bisa diambil Senat, termasuk membentuk komite untuk mendengar bukti dalam kasus ini.

Senat yang diisi mayoritas Republik diperkirakan akan mengadakan sidang pemakzulan awal tahun depan, setelah Ketua DPR Nancy Pelosi mengirimkan pasal-pasal pemakzulan ke majelis.

Konstitusi AS tidak memiliki pedoman terperinci tentang proses tersebut, kata Kennedy. "Ini bukan pengadilan pidana," kata Kennedy, menambahkan tidak ada standar pembuktian dan tidak ada aturan pembuktian.

Senator belum dapat menyetujui apakah akan mengizinkan saksi. Partai Republik memiliki mayoritas 53 kursi di Senat, di mana 51 suara diperlukan untuk melewati serangkaian aturan untuk persidangan Trump, sehingga Partai Republik tidak mampu mengalihkan banyak pembelot.

Pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell mengatakan dia ingin mendengar kesaksian dan mengajukan pertanyaan sebelum memutuskan apakah akan menerima saksi. McConnell mengatakan bulan ini dia berkoordinasi total dengan Gedung Putih mengenai pemakzulan Trump, dan mengatakan dia bukan juri yang tidak memihak.

Demokrat dan Gedung Putih masih susun strategi

<!--more-->

Sejauh ini, Ketua DPR Nancy Pelosi masih menahan pasal pemakzulan Trump saat laporan ini dirilis.

Beberapa Demokrat progresif telah mendesak para pemimpin Demokrat untuk menahan pasal sampai Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell, menyetujui parameter untuk persidangan Senat, serta setuju untuk membawa saksi langsung seperti pejabat sementara Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney untuk bersaksi.

Donald Trump sendiri dikabarkan frustasi dengan langkah Pelosi menahan pasal pemakzulan, menurut sumber kepada CNN. Liburan Natal dan Tahun Baru dihabiskan Trump untuk menyusun strategi termasuk siapa yang akan dikirim untuk jadi tim pembelanya di sidang Senat.

Satu sumber mengatakan satu-satunya kepastian tentang tim pembela Presiden pada saat ini adalah Penasihat Gedung Putih Pat Cipollone sebagai pemimpin dan akan dibantu oleh beberapa wakilnya. Penasihat luar pribadi Presiden akan memainkan peran yang lebih terbatas, kata sumber itu.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi bersiap untuk berbicara kepada media dengan Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff, Ketua Pengawasan dan Reformasi DPR Carolyn Maloney, dan Ketua Komite Kehakiman DPR Jerrold Nadler setelah memberikan suara pada dua pasal pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump di US Capitol di Washington, AS, 18 Desember 2019. [REUTERS / Tom Brenner]

Sementara DPR Demokrat akan mengirim "manajer" untuk mengelola kasusnya di sidang Senat. Menurut Los Angeles Times, para manajer bertindak sebagai jaksa di Senat dan biasanya berasal dari anggota Komite Kehakiman DPR AS. Jumlah manajer berbeda-beda, tetapi dalam persidangan pemakzulan sebelumnya, jumlahnya biasanya ganjil.

Ada catatan sejarah menarik terkait pemakzulan Presiden Amerika Serikat, menurut ulasan CNN. Kabar baik bagi Trump adalah setiap presiden sebelumnya yang menghadapi pemakzulan melawan DPR dan Senat, selalu lolos karena oposisi dari partai pesaing. Partai Republik Trump memiliki mayoritas di Senat dan kemungkinan akan melindunginya.

Andrew Johnson menghadapi pemakzulan terpanjang sejak Demokrat hanya memiliki sedikit kursi di Capitol Hill. Bagaimanapun, dia masih bisa lolos dari vonis pemakzulan.

Namun, kabar buruk bagi Trump adalah bahwa partai dari setiap presiden yang menghadapi pemakzulan akan kalah pemilihan presiden berikutnya.

Partai Demokrat meloloskan pasal pemakzulan, tetapi Senat yang dikuasai Republik diperkirakan akan membebaskan Trump dari vonis dan berpotensi untuk membatalkan tuduhan sama sekali.

Saat ini belum diketahui nasib politik Trump pada pemilihan. Donald Trump sedang maju sebagai petahana pada pilpres 2020.