Ada Petisi Dukung RUU yang Melarang Politikus Inggris Berbohong

Minggu, 22 Desember 2019 07:00 WIB

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara setelah parlemen Inggris memilih apakah akan mengadakan pemilu dini atau tidak, di Parlemen di London, Inggris, 10 September 2019.[Parliament TV via REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah petisi dibuat oleh LSM politik yang mendukung RUU untuk menghukum politikus Inggris yang berbohong.

RUU itu, yang dibuat oleh Compassion in Politics dengan bantuan ahli hukum, berupaya menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen yang tidak jujur dengan denda tak terbatas atau hukuman penjara maksimum dua tahun.

Organisasi demokrasi tersebut mengatakan partai-partai politik di seluruh dewan parlemen Inggris dituduh sengaja berbohong atau menyesatkan pemilih selama kampanye pemilihan umum.

"Saya curiga banyak orang tidak menyadari bahwa ada kekosongan dalam hukum Inggris ketika menyangkut sanksi politisi yang sengaja berbohong kepada publik," kata Matt Hawkins, salah satu pendiri Compassion in Politics, dikutip dari Metro.co.uk, 21 Desember 2019.

"Jadi kami ingin menunjukkan bahwa itu adalah masalahnya tetapi juga menunjukkan bahwa hal itu dapat diperbaiki," tambahnya.

Advertising
Advertising

Sebuah petisi yang menyerukan kepada parlemen untuk mempertimbangkan agar memperkenalkan RUU tersebut telah ditandatangani 101.000 orang dalam waktu tiga hari.

Hawkins mengatakan tujuan memulai petisi adalah untuk menyoroti meningkatnya dukungan publik untuk reformasi pemilu setelah pemilu Inggris yang berantakan.

Menjelang kemenangan besar Boris Johnson, kaum Konservatif dikritik karena berbohong.

Politisi yang telah menyatakan dukungan untuk RUU itu termasuk anggota parlemen Partai Buruh David Lammy dan pemimpin Partai Plaid Cymru, Adam Price.

Compassion in Politics, organisasi lintas partai, mengatakan mereka berencana melobi Boris Johnson tahun depan.

Agar RUU tersebut dapat disahkan melalui parlemen, maka akan membutuhkan dukungan dari Partai Konservatif, yang memenangkan mayoritas 80 kursi di pemilihan pekan lalu.

Seminggu memasuki masa jabatan barunya sebagai Perdana Menteri Boris Johnson telah menghadapi tuduhan pengalihan perlindungan terhadap hak pemilih.

Kelompok-kelompok LSM termasuk masyarakat Reformasi Pemilu telah memperingatkan tentang krisis dalam demokrasi Inggris, jika undang-undang untuk menghentikan anggota parlemen yang berbohong kepada para pemilih tidak diperkenalkan.

Sebuah jajak pendapat baru-baru dari Ipsos MORI menemukan bahwa hanya 14% dari masyarakat yang percaya politisi berkata jujur, skor terendah dalam sepuluh tahun.

Full Fact, badan amal pemeriksa fakta independen terkemuka di Inggris, menuduh semua politikus partai utama di Parlemen Inggris mendorong klaim yang mereka anggap menyesatkan.

Berita terkait

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

1 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

1 hari lalu

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

Menko Airlangga menegaskan Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

1 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

1 hari lalu

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

Perusahaan farmasi AstraZeneca digugat dalam gugatan class action atas klaim bahwa vaksin Covid-19 produksinya menyebabkan kematian dan cedera serius

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

2 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

2 hari lalu

Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sepak Terjang Band Metal Kontroversial dari Inggris Cradle of Filth

3 hari lalu

Sepak Terjang Band Metal Kontroversial dari Inggris Cradle of Filth

Cradle of Filth tak hanya sebuah band metal, mereka simbol keberanian untuk mengekspresikan ketidaknyamanan, kegelapan, dan imajinasi lintas batas.

Baca Selengkapnya

Inggris akan Bangun Tugu Peringatan bagi Tentara Muslim Pahlawan Perang Dunia

4 hari lalu

Inggris akan Bangun Tugu Peringatan bagi Tentara Muslim Pahlawan Perang Dunia

Inggris membangun tugu peringatan perang untuk jutaan tentara Muslim yang bertugas bersama pasukan Inggris dan Persemakmuran selama dua perang dunia

Baca Selengkapnya

Irlandia Kewalahan Hadapi Naiknya Jumlah Imigran

4 hari lalu

Irlandia Kewalahan Hadapi Naiknya Jumlah Imigran

Dampak dari diloloskannya RUU Safety of Rwanda telah membuat Irlandia kebanjiran imigran yang ingin meminta suaka.

Baca Selengkapnya

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

5 hari lalu

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

Percepatan bantuan militer senilai US$6 miliar ke Ukraina mencerminkan kepanikan yang dirasakan oleh pemerintahan Joe Biden dan Kongres AS

Baca Selengkapnya