Kedubes Cina Sebut Media Barat Mengadu Domba dengan Isu Uighur

Kamis, 19 Desember 2019 12:30 WIB

Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 17 Desember 2019. Pertemuan dilakukan untuk membahas soal kondisi muslim Uighur.

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia menanggapi pemberitaan tentang isu Muslim Uighur di Xinjiang, dengan mengatakan Cina menjamin kesetaraan etnis dan kebebasan beragama.

Pernyataan ini adalah respons atas laporan Wall Street Journal (WSJ) pada 11 Desember berjudul "How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps", yang menuding Beijing merayu sejumlah organisasi Islam Indonesia dengan bantuan finansial agar tak mengkritik kebijakan terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

WSJ melaorkan bahwa Cina menggelontorkan sejumlah donasi dan program beasiswa terhadap sejumlah ormas Islam RI seperti NU dan Muhammadiyah ketika isu Uighur mencuat sekitar akhir 2018 lalu.

Cina melalui kedubes di Jakarta disebut membiayai puluhan tokoh NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah wartawan, hingga akademisi Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang.

Usai beberapa kunjungan ke Xinjiang, sejumlah ormas Islam RI dianggap tak lagi vokal dalam menyuarakan keprihatinan atas dugaan persekusi dan diskriminasi yang diterima etnis Uighur dari pemerintah Cina.

Advertising
Advertising

Anak-anak etnis Uighur memegang poster bergambarkan pesepakbola Arsenal, Mesut Ozil selama protes melawan China di Istanbul, Turki 14 Desember 2019. Poster itu bertuliskan: "Terima kasih, Mesut Ozil, atas nama 35 juta etnis Uighur yang tertindas". REUTERS/Kemal Aslan

Menurut Kedubes Cina dalam situsnya pada 18 Desember 2019, Undang-undang Dasar maupun hukum Cina memberikan perlindungan seutuhnya untuk menjamin kesetaraan antar-etnik, kebebasan beragama dan kepercayaan, serta hak asasi manusia (HAM).

"Pemerintah Daerah Otonom Xinjiang telah mengambil serangkaian tindakan hukum untuk memberantas aksi kekerasan dan aktivitas terorisme, termasuk aktif menindaklanjuti program de-radikalisasi, setelah ribuan kasus kekerasan dan teroris di Xinjiang," kata Kedubes Cina di Jakarta dalam pernyataan tertulis.

Menurut Kedubes, sejumlah media barat berupaya mencemarkan program anti-teror dan de-radikalisasi yang dilakukan di Xinjiang. "Sejumlah media Barat itu juga berupaya mengadu-domba hubungan persahabatan antara Cina dan dunia Muslim. Tindakan ini justru memamerkan standar ganda mereka dalam isu anti-teror, sekaligus niat buruk mereka untuk merusak kemakmuran dan stabilitas di Xinjiang serta menghambat kemajuan Cina," katanya.

Kedubes Cina juga menyebut laporan WSJ sengaja menyebarkan penafsiran keliru terhadap hubungan antara Kedutaan Besar Cina di Indonesia dengan NU, Muhammadiyah, MUI, serta berbagai kalangan di Indonesia. Rilis Kedubes Cina di Jakarta juga melampirkan tautan video dan dokumen program re-edukasi dan de-radikalisasi terorisme di Xinjiang, yang telah diklaim kritikus sebagai kamp indoktrinasi Muslim Uighur dan etnis minoritas lain.

Berita terkait

WSJ: Putin Mungkin Tak Perintahkan Pembunuhan Navalny

2 hari lalu

WSJ: Putin Mungkin Tak Perintahkan Pembunuhan Navalny

Badan-badan intelijen AS sepakat bahwa presiden Rusia mungkin tidak memerintahkan pembunuhan Navalny "pada saat itu," menurut laporan.

Baca Selengkapnya

Pejabat Cina Sebut Islam Perlu Lalui Proses Sinifikasi di Xinjiang

53 hari lalu

Pejabat Cina Sebut Islam Perlu Lalui Proses Sinifikasi di Xinjiang

Pejabat Partai Komunis Cina mengatakan Islam di wilayah Xinjiang perlu melalui proses "Sinifikasi".

Baca Selengkapnya

Survei: 60 Persen Warga AS Kecam Cara Biden Tangani Konflik Gaza

57 hari lalu

Survei: 60 Persen Warga AS Kecam Cara Biden Tangani Konflik Gaza

Sebanyak 60 persen warga Amerika Serikat tidak menyetujui cara Presiden Joe Biden menangani konflik di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Rusia Tangkap Wanita Warga Negara AS-Rusia, Dituduh Kumpulkan Dana untuk Militer Ukraina

20 Februari 2024

Rusia Tangkap Wanita Warga Negara AS-Rusia, Dituduh Kumpulkan Dana untuk Militer Ukraina

Rusia menangkap seorang wanita berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat- Rusia yang dicurigai mengumpulkan dana untuk militer Ukraina

Baca Selengkapnya

Putin: Reporter Wall Street Journal Bisa Bebas, Ini Syaratnya

9 Februari 2024

Putin: Reporter Wall Street Journal Bisa Bebas, Ini Syaratnya

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kesepakatan untuk membebaskan reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich mungkin terjadi setelah 'langkah

Baca Selengkapnya

Bahayakan Sandera, Militer Israel Akui Banjiri Terowongan Hamas di Gaza dengan Air Laut

31 Januari 2024

Bahayakan Sandera, Militer Israel Akui Banjiri Terowongan Hamas di Gaza dengan Air Laut

Militer Israel pada Selasa akhirnya mengakui telah memompa air laut untuk membanjiri terowongan Hamas di bawah tanah Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Gempa di Perbatasan Kirgistan - Xinjiang, Kemlu Jelaskan Nasib WNI di Sana

23 Januari 2024

Gempa di Perbatasan Kirgistan - Xinjiang, Kemlu Jelaskan Nasib WNI di Sana

Gempa mengguncang perbatasan Kirgistan - Xinjiang. Berapa banyak WNI di sana?

Baca Selengkapnya

Gempa 7,1 Magnitude Guncang Kazakhstan, WNI Dipastikan Aman

23 Januari 2024

Gempa 7,1 Magnitude Guncang Kazakhstan, WNI Dipastikan Aman

Duta Besar Indonesia untuk Kazakshtan dan Tajikistan, Fadjroel Rachman, menegaskan WNI di daerah terdampak gempa dalam kondisi aman

Baca Selengkapnya

Gempa Dahsyat Magnitudo 7,1 di Provinsi Mayoritas Muslim Uyghur Xinjiang

23 Januari 2024

Gempa Dahsyat Magnitudo 7,1 di Provinsi Mayoritas Muslim Uyghur Xinjiang

Gempa berkekuatan 7,1 skala Richter melanda wilayah perbatasan Kyrgyzstan-Xinjiang pada hari Selasa dini hari, sebabkan sejumlah orang terluka.

Baca Selengkapnya

Menjelang Sidang Dewan HAM PBB, Cina Lobi untuk Kasus Pelanggaran pada Muslim Uyghur

22 Januari 2024

Menjelang Sidang Dewan HAM PBB, Cina Lobi untuk Kasus Pelanggaran pada Muslim Uyghur

Cina melobi negara-negara non-Barat untuk memberi dukungan terutama dalam penanganan minoritas Muslim Uyghur jelang Sidang Dewan HAM PBB

Baca Selengkapnya