Trump di Jurang Pemakzulan, 2 Tuntutan Disahkan DPR

Sabtu, 14 Desember 2019 10:52 WIB

Presiden Donald Trump memegang catatan tentang kesaksian Duta Besar Gordon Sondland ketika ia meninggalkan Gedung Putih pada 20 November 2019.[NBC News]

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat pada Jumat, 13 Desember 2019, melakukan pemungutan suara untuk menentukan kelanjutan permohonan pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hasilnya, DPR menyetujui dua tuntutan terhadap Trump.

Dalam pemungutan suara itu, Trump dinilai telah berusaha menekan Ukraina agar melakukan investigasi terhadap rivalnya Joe Biden, politikus Partai Demokrat. Biden saat ini menjadi salah satu kandidat Presiden yang paling dijagokan dalam pemilu 2020.

Dikutip dari reuters.com, pemungutan suara yang dilakukan Komite Peradilan DPR Amerika Serikat menghasilkan suara yang ketat, yakni 23 berbanding 17. Hasil suara ini artinya menyetujui pasal-pasal pemakzulan pada Trump, yang diduga telah menyalahgunakan kekuasaan terhadap skandal Ukraina dan menghalang-halangi Partai Demokrat untuk menyelidiki Trump terkait dugaan ini.

Donald Trump sedang menelepon.[CNN]

Jika pemakzulan terhadap Trump benar-benar terjadi, maka dia akan menjadi Presiden Amerika Serikat ketiga yang dimakzulkan dari kekuasaan. Jika akhirnya dimakzulkan, Trump selanjutnya akan menjalani sebuah persidangan di Senat pada Januari 2020 atau bertepatan dengan masa kampanye pemilu presiden 2020. Pelaksanaan pemilu pun kemungkinan dipercepat.

Advertising
Advertising

Setelah pemungutan suara ini, rencana selanjutnya DPR Amerika Serikat, yakni pada pekan depan kemungkinan akan menyiapkan sidang senat. DPR Amerika Serikat dikuasai oleh Partai Demokrat, sedangkan Senat Amerika Serikat dikuasi oleh Partai Republik. Senat sampai sekarang belum menunjukkan sinyalemen ingin menyingkirkan Trump. Presiden Trump berasal dari Partai Republik.

“Hari ini adalah hari yang sungguh menyedihkan. Untuk ketiga kalinya dalam lebih dari satu abad setengah abad komite peradilan DPR telah memilih pasal-pasal pemakzulan terhadap Presiden,” kata Ketua komite peradilan DPR Jerrold Nadler, yang berasal dari Partai Demokrat.

Atas hasil pemungutan suara DPR ini, sejumlah politikus Partai Republik membela Trump dan menuding Partai Demokrat memiliki motiviasi politik yang ingin membalikkan kemenangan pemilu.

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

17 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya