TEMPO.CO, Phnom Penh – Kementerian Keuangan Amerika Serikat telah mengenakan sanksi kepada seorang pengusaha dan seorang pejabat senior pemerintah Kamboja, yang memiliki kedekatan dengan Perdana Menteri Hun Sen, terkait korupsi.

Langkah ini diambil seiring meningkatnya tekanan negara-negara Barat kepada Hun Sen atas tindakannya memberangus oposisi.

AS juga telah menyatakan kekhawatirannya soal kedekatan hubungan militer Kamboja dan Cina.

Kemenkeu AS mengatakan telah mengenakan sanksi kepada Kun Kim, yang pernah menjabat sebagai kepala staf gabungan di Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja. Ini terkait peran Kun Kim dalam pembangunan properti di Provinsi Koh Kong. Dia juga dituding memiliki hubungan dengan perusahaan milik pemerintah Cina, yang memberinya keuntungan keuangan besar.

“Kim menggunakan tentara Kamboja untuk mengintimidasi, menghancurkan, dan membersihkan lahan yang akan dibeli perusahaan dari Cina. Kun Kim digantikan posisinya sebagai kepala staf gabungan karena Kim tidak membagi keuntungan dari bisnis terlarangnya dengan sejumlah pejabat pemerintah senior Kamboja,” begitu pernyataan dari kemenkeu.

Tiga anggota keluarga Kim dan lima entitas yang dimiliki dan dikontrol oleh para individu ini juga terkena sanksi.

Konglomerat Kamboja, Try Pheap, yang merupakan anggota partai pendukung Hun Sen, terkena sanksi karena pebangunan skala besar konsorsium penebangan hutan besar dengan berkolusi bersama pejabat tertentu.

11 perusahaan milik Try Pheap di Kamboja ikut terkena sanksi.

Baik Kun Kim dan Try Pheap juga tidak bisa dimintai komentarnya soal ini.

Juru bicara partai penguasa dan Senator Sok Eysan mengatakan sanksi itu tidak efektif dan hanya mendukung kepentingan oposisi.

“Mereka tidak memiliki aset di luar negeri. Dan jika mereka bodoh untuk menyimpan aset di luar negeri, biarkan asetnya dibekukan,” kata Sok Eysan.

“Mereka melakukan ini hanya untuk mendukung boneka mereka. Itu tidak efektif,” kata dia terkait partai oposisi Cambodia National Rescue Party, yang dibubarkan Mahkamah Agung Kamboja pada 2017 atas permintaan pemerintahan Hun Sen.

Pembubaran CNRP menjadi pintu bagi partai pendukung Hun Sen untuk berkuasa dan menguasai semua kursi di parlemen pada pemilu 2018.

AS telah mendesak Hun Sen untuk segera membebaskan pemimpin oposisi Kem Sokha. AS juga menyuarakan keprihatinan Kamboja bekerja sama dengan Cina dalam pembangunan pangkalan militer.

Pengusaha Kamboja, Try Pheap, The Star

Eropa juga mendesak Kamboja dengan mempertimbangkan untuk mencabut status khusus perdagangan karena tindakan Hun Sen memberangus oposisi.

Secara terpisah, KFGO mengatakan pemimpin oposisi Kem Sokha bakal diadili dengan dakwaan pengkhianatan pada 15 Januari 2020. Dia ditangkap ada 2017 dan partai yang dibuatnya CNRP lalu dibubarkan menjelang pemilu 2018.

Mantan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja, Jenderal Kun Kim. Khmer Times

Baru-baru ini, Presiden AS, Donald Trump, meminta agar Hun Sen mengembalikan Kamboja ke jalur demokrasi. Permintaan itu disampaikan dalam surat resmi Trump ke Hun Sen pada 1 November seperti dilansir Reuters. Trump berjanji menghormati kedaulatan Kamboja dan tidak akan melakukan perubahan rezim atau regime change.