TEMPO.CO, Seoul – Istri pengusaha terkenal Chey Tae-won, yang komisaris dari grup perusahaan kakap asal Korea Selatan, SK Holdings Co, menggugat cerai suaminya dengan permintaan harta gono-gini senilai sekitar US$1.2 miliar atau sekitar Rp16.8 triliun.

Perempuan bernama Roh Soh-yeong ini mengajukan gugatan cerai pada Rabu, 4 Desember 2019. Dia menuntut pembagian harga sebanyak 42.3 persen dari saham milik suaminya di SK Holdings seperti dilansir media Maeil Business Newspaper.

“Nilai yang diminta Roh itu mengacu harga saham pada Kamis kemarin di bursa efek Seoul,” begitu dilansir Straits Times pada Kamis, 5 Desember 2019.

Jika gugatannya dikabulkan pengadilan maka dia akan menjadi pemegang saham kedua terbesar di perusahaan setelah suaminya Chey.

Saat ini, Chey menempati posisi salah satu triliuner menurut daftar dari Bloomberg Billionaire Index. Dia diperkirakan memiliki kekayaan senilai US$2.8 miliar atau sekitar Rp39.3 triliun.

Soal gugatan ini, juru bicara SK Group enggan berkomentar. Sedangkan Roh, yang merupakan putri dari bekas Presiden Korea Selatan, Roh Tae-woo, juga tidak bisa dimintai komentarnya soal ini.

Chey dikenal sebagai pengusaha sukses yang memimpin konglomerasi terbesar ketiga di Korea Selatan. Perusahannya dikenal piawai berinvestasi dalam cip memori untuk kebutuhan telekomunikasi.

Gugatan cerai ini sebenarnya telah diajukan oleh Chey sejak 2017. Tapi, pasangan ini gagal mencapai kesepakatan sehingga kasusnya dibawa lagi ke pengadilan seperti dilansir Yonhap News.

Pada 2015, Chey menulis surat penjelasan kepada media lokal Segye Ilbo, yang menyatakan dia memiliki anak di luar pernikahannya. Dia juga menyatakan niatnya untuk bercerai dari Roh.

Menanggapi pernyataan suaminya itu, Roh menulis pernyataan di akun Facebook miliknya. Dia mengaku awalnya masih berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan suami.

“Sekarang saya pikir sudah tidak ada harapan lagi. Saya pikir lebih baik membiarkan suami saya mencari kebahagiaan yang sangat diinginkannya itu,” kata Roh, yang merupakan anak tokoh politik Korea Selatan.