PM Boris Johnson Bakal Perketat Hukuman untuk Narapidana Teroris

Reporter

TEMPO

Editor

Budi Riza

Selasa, 3 Desember 2019 05:01 WIB

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson duduk setelah parlemen Inggris memberikan suara apakah akan mengadakan pemilu dini, di Parlemen di London, Inggris, 10 September 2019.[Parliament TV via REUTERS]

TEMPO.CO, London – Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengatakan akan memperjuangkan undang-undang yang mengatur para narapidana terorisme menjalani masa hukuman maksimal pasca serangan di London Bridge.

Dia mengatakan ini menyusul serangan teroris di jembatan London Bridge, London, Inggris, yang menewaskan dua orang pada Jumat pekan lalu.

Pelaku serangan Usman Khan merupakan mantan narapidana teroris, yang hanya menjalani setengah dari masa tahanan 8 tahun.

Johnson berjanji reformasi hukum, yang akan dilakukan jika Partai Konservatif memenangkan pemilu secara mayoritas. Dia menjanjikan hukum yang mengatur ketentuan para narapidana teroris menjalani hukuman minimal 14 tahun penjara. Pemilu akan digelar pada 12 Desember 2019.

“Sistem ini harus berakhir. Jika Anda dijatuhi hukuman serius seperti terorisme, maka harus ada hukuman minimal 14 tahun. Dan beberapa seharusnya tidak pernah dilepaskan,” kata Johnson seperti dilansir The Sun pada Sabtu, 30 November 2019.

Advertising
Advertising

Reuters melansir kelompok teroris IS mengaku serangan oleh Khan dilakukan oleh salah satu anggotanya. Ini untuk merespon terhadap negara-negara yang menjadi anggota koalisi melawan kelompok teror itu seperti dilansir Amaq News.

Kelompok ini tidak memberikan bukti mengenai klaim yang dibuatnya.

Serangan yang dilakukan Usman Khan itu menewaskan Jack Merritt, 25 tahun, yang merupakan koordinator mata kuliah untuk acara Learning Together. Ini merupakan program rehabilitasi, yang digelar di Fishmongers’s Hall. Seorang korban lainnya bernama Saskia Jones, 23 tahun, dari Warwickshire di West Midlands, yang menjadi relawan dalam acara itu.

Polisi melakukan investigasi lanjutan dengan memeriksa dua alamat di daerah Staffordshire dan Stoke di Inggris tengah. Komandan pasukan anti-teror Inggris, Neil Basu, mengatakan mereka tidak mencari tersangka lain terkait kasus ini.

“Kami tidak menemukan adanya bukti lain yang menunjukkan keterlibatan orang lain dalam serangan ini,” kata Neil Basu. “Prioritas investigasi kami kali ini adalah untuk memastikan tidak ada ancaman lain terhadap publik.”

Area London Bridge, London, Inggris, ini merupakan lokasi serangan teror pada 2017. Saat itu tiga orang militan mengendarai mobil van dan menabrak sejumlah pejalan kaki. Mereka juga menyerang warga di sekitar lokasi, yang mengakibatkan delapan orang tewas dan melukai 48 orang lainnya.

Berita terkait

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

22 jam lalu

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

3 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

6 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

8 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

12 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

12 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

12 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

12 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Tuduhan Israel terhadap UNRWA Tidak Terbukti

15 hari lalu

Tuduhan Israel terhadap UNRWA Tidak Terbukti

Israel meningkatkan tuduhannya pada Maret, dengan mengatakan lebih dari 450 staf UNRWA adalah anggota militer dalam kelompok teroris Gaza.

Baca Selengkapnya