TEMPO.CO, London – Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn, berupaya memenangkan pemilu Inggris pada 12 Desember 2019 dengan menawarkan solusi berbeda soal Brexit dari pada tawaran PM Boris Johnson.

Corbyn menawarkan kesepakatan Brexit yang lebih lunak dalam tiga bulan pasca pemilu nanti. Dia juga menjanjikan referendum kedua bagi publik pada Juni untuk memilih apakah setuju dengan kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa itu atau tidak.

Corbyn berjanji akan bersikap netral selama proses ini berlangsung.

“Johnson mengecam Corbyn dan strateginya itu, yang dianggap tidak secara jelas mendukung kesepakatan Brexit yang ada saat ini atau tetap berada di UE,” begitu dilansir Channel News Asia pada Ahad, 24 November 2019.

Corbyn, menurut Aljazeera, juga menjanjikan tambahan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan jika partainya memenangkan pemilu.

“Dia juga menjanjikan pajak atas pendapatan dari perusahaan-perusahaan minyak,” begitu dilansir Aljazeera pada 22 November.

Johnson sendiri memiliki kelemahan karena kebijakan Partai Konservatif melakukan pengetatan anggaran sejak memerintah pada 2010.

Johnson berjanji akan mengakhiri ini dengan menggelontorkan miliaran poundsterling atau triliunan rupiah untuk memperbaiki layanan publik.

Johnson berjanji meningkatkan keamanan di jalan dengan merekrut sekitar 20 ribu petugas tambahan.

Dia juga berjanji meningkatkan Layanan Kesehatan Nasional dengan menambah anggaran menjadi sekitar Rp612 triliun pada 2023 – 24.

Johnson berjanji meningkatkan layanan rumah sakit dan membangun sekitar 40 rumah sakit baru dalam sepuluh tahun.

Boris Johnson juga mengumumkan rencana pembangunan sekolah tiga tahun dengan dana 7.1 poundsterling atau sekitar Rp130 triliun pada 2022 dan 2023.