Cina Miliki 40 Persen Saham Listrik Filipina, Ini Kegusaran Senat

Kamis, 21 November 2019 08:01 WIB

Cina memiliki 40 persen saham di National Grid Corporation of the Phillipina, sebuah konsorsium listrik swasta Filipina. [SOUTH CHINA MORNING POST]

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah senator Filipina meminta penyelidikan tentang implikasi keamanan terhadap kepemilikan Cina di bidang energi listrik dilakukan.

Permintaan senator itu disuarakan setelah sejumlah pejabat mengungkapkan Cina dapat dengan mudah memadamkan listrik di seluruh Filipina dengan mencabut saklar, sebagaimana dilaporkan South China Morning Post, 20 November 2019.

Cina memiliki 40 persen saham di National Grid Corporation of Phillipines atau NGCP, sebuah konsorsium swasta yang mengantongi waralaba untuk menjalankan jaringan listrik pada tahun 2009.

Senator oposisi dari Partai Liberal, Risa Hontiveros yang pertama kali mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana kendali Beijing terhadap listrik nasional Filipina mengingat kedua negara berkonflik di Laut Cina Selatan.

"Cina menjadi bagian dari hidup keseharian kita setiap menit, setiap jam, setia waktu selama pengoperasian sistem dikendalikan dan dikelola insinyur Cina.. Memang ini kekuatan luar biasa. Apa yang terjadi jika seseorang di Beijing mematikan itu?" kata Hontiveros dalam rapat dengan sejumlah pejabat membahas anggaran untuk mendapat persetujuan Senat, Selasa, 19 November 2019.

Advertising
Advertising

Ketua National Transmission Corporation atau Transco, Melvin Matibag membenarkan ada kemungkinan skenario Cina menggelapgulitakan Filipina. Dia menjelaskan itu saat rapat di Senat.

Matibag menjelaskan, sebelumnya Transco menjalankan sistem dan sekarang bertugas mengawasi NGCP. Namun kenyatannya, akses NGCP dibatasi.

Ketua komisi senat bidang energi, Sherwin Gatchalian mengatakan, dirinya disarankan oleh Matibag bahwa Transco telah melakukan studi kemungkinan untuk mengambil alih secara manual jaringan transmisi ini.

"Kami akan mengundang para ahli keamanan nasional dan Dewan Keamanan Nasiona untuk memastikan mereka memiliki rencana darurat," kata Gatchalian.

Dia juga mengingatkan anggota parlemen bahwa klausul dalam perjanjian waralaba dengan Cina memberi presiden Filipina kekuasan untuk merebut kembali semua aset energi dalam situasi bahaya publik terjadi. Bersamaan itu, keamanan nasional akan dilindungi 100 persen.

Senator Miguel Zubiri, sekutu presiden Rodrigo Duterte mengatakan, klausul itu hanya berlaku selama Filipina tidak diserang Cina.

Beberapa pejabat bidang energi menjelaskan, listrik hanya dapat dipulihkan Filipina melalui cara manual dalam kurun waktu 24 hingga 48 jam tergantung pada gravitasi.

Berita terkait

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

3 jam lalu

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

Pemerintah Cina turun tangan mempertemukan dua kelompok berseteru di Palestina yaitu Fatah dan Hamas

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

5 jam lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

1 hari lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

1 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

2 hari lalu

Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

Honor dan Huawei menempati posisi pertama pangsa pasar ponsel pintar di negara asalnya, Cina., menurut IDC

Baca Selengkapnya

Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

2 hari lalu

Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

Antony Blinken menyerukan pada Cina agar memberikan kesempatan yang sama pada para pelaku bisnis dari Amerika Serikat di Cina.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

2 hari lalu

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Berita terpopuler bisnis pada 24 April 2024, dimulai rencana Cina memberikan teknologi padi untuk sejuta hektare lahan sawah di Kalimantan.

Baca Selengkapnya

Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

2 hari lalu

Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

Pengamat dari MTI membeberkan alasan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal lebih sukses ketimbang Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya