Cina Marah Dokumen Rahasia Penahanan Massal Xinjiang Bocor

Selasa, 19 November 2019 17:00 WIB

"Mereka ada di sekolah pelatihan yang didirikan oleh pemerintah," tulis dokumen panduan kepada para pejabat untuk jawaban ketika memberi tahu siswa bahwa kerabat mereka bukan penjahat, terkait penahanan massal di Xinjiang. Dokumen internal rahasia ini dibocorkan oleh New York Times, 16 November 2019, dalam laporan "The Xinjiang Papers".[New York Times]

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina marah atas publikasi 400 lebih halaman dokumen Partai Komunis Cina yang sensitif oleh New York Times, yang menghubungkan Presiden Xi Jinping dengan pusat penahanan massal di Xinjiang.

Dokumen-dokumen, yang diterbitkan oleh New York Times pada 16 November, merupakan salah satu kebocoran data terbesar dari dalam pemerintah Cina. Pengungkapan dokumen memberikan informasi kebijakan rahasia di sekitar penahanan massal yang berkelanjutan terhadap agama dan etnis minoritas.

Menurut Departemen Luar Negeri AS hingga 2 juta yang sebagian besar Muslim Uighur serta kelompok-kelompok minoritas lainnya telah ditahan tanpa proses hukum di kamp-kamp penahanan, sebuah sistem yang dijelaskan oleh mantan tahanan yang dirancang untuk menghapuskan bahasa dan warisan budaya mereka.

Pemerintah Cina pada awalnya membantah keberadaan kamp itu tetapi sekarang mengatakan mereka adalah pusat pelatihan kejuruan sukarela, bagian dari program di seluruh wilayah yang dirancang untuk mengekang ekstremisme Islam.

Tetapi dokumen internal partai yang diterbitkan New York Times menunjukkan ada diskusi yang jelas tentang penahanan massal minoritas Muslim, dengan seorang pejabat tinggi memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan semua orang yang harus ditangkap.

Advertising
Advertising

Pekerja berjalan di pagar perimeter yang dikenal sebagai pusat pendidikan keterampilan kejuruan di Dabancheng di Xinjiang Uighur, Cina, 4 September 2018. REUTERS/Thomas Peter

Dokumen-dokumen itu juga menghubungkan kampanye kembali ke Presiden Xi melalui pidato-pidato yang sebelumnya tidak dipublikasikan yang dia buat kepada para pejabat lokal pada tahun 2014, menyerukan "tidak ada ampun sama sekali" dalam tindakan keras terhadap "terorisme ... dan separatisme."

Xi berpidato hanya beberapa hari setelah serangan teroris di ibu kota Xinjiang, Urumqi pada April 2014. Wilayah Cina barat jauh memiliki sejarah panjang kerusuhan dan protes, termasuk tindakan keras polisi tahun 2009 yang memicu kekerasan kota di Urumqi.

Dikutip dari Xinjiang Papers New York Times, dokumen-dokumen itu dibocorkan oleh anggota lembaga politik Cina yang ingin memastikan Xi dan pejabat senior partai lainnya tidak luput dari kesalahan karena kebijakan tersebut.

Menurut laporan CNN, 19 November 2019, berbicara dalam konferensi pers hariannya pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang tidak menyangkal apakah dokumen itu asli atau tidak, tetapi menuduh wartawan New York Times melakukan kesalahpahaman disengaja.

"New York Times menggunakan tambal sulam dan distorsi dengan membesar-besarkan atas apa yang disebut 'dokumen internal' dan mencoreng upaya kontra-terorisme dan deradikalisasi Cina. Apa yang mereka lakukan?" katanya.

Geng mengatakan bahwa upaya deradikalisasi Cina telah sukses besar.

"Urusan Xinjiang murni urusan dalam negeri Cina. Masalah yang dihadapi Xinjiang bukan tentang etnisitas, agama atau hak asasi manusia ... Berkat upaya pencegahan terorisme dan de-radikalisasi, Xinjiang ... belum melihat satu pun kekerasan, Insiden teroris selama tiga tahun terakhir," katanya.

Pemerintah regional Xinjiang mengatakan artikel New York Times sepenuhnya dibuat oleh pasukan musuh domestik dan asing dan penuh kebohongan.

"Pasukan anti-Cina barat ... tidak ingin melihat stabilitas dan perkembangan Xinjiang yang harmonis, dan terus-menerus mengarang berita palsu untuk menyerang dan mencoreng Xinjiang," kata pernyataan mereka.

Dokumen-dokumen yang bocor mengatakan bahwa sejumlah pejabat partai dibersihkan karena tidak setuju dengan kampanye atau berusaha untuk membebaskan tahanan Uighur.

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, makan siang bersama dengan menu halal, di kantin, saat jam istirahat, Jumat 3 Januari 2019. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Kelompok hak asasi manusia Uighur mengatakan bahwa Cina memiliki lebih dari 500 pusat penahanan, penjara, dan apa yang disebut kamp pendidikan ulang di wilayah otonom Xinjiang di bagian utara Cina, menurut laporan Business Insider.

Kelompok East Turkistan National Awakening Movement yang berbasis di Washington merilis temuan mereka pada hari Selasa, 12 November, dari penelitian selama setahun ke jaringan kamp, penjara, dan pendidikan ulang yang digunakan Cina untuk mengendalikan populasi etnis Muslimnya. Kelompok hak asasi manusia mengadvokasi kemerdekaan Turkistan Timur.

Para peneliti di kelompok itu mengidentifikasi 465 pusat di Xinjiang, termasuk 182 yang diduga sebagai Kamp Konsentrasi, 209 diduga penjara, dan 74 diyakini kamp kerja paksa Bingtuan, menggunakan citra satelit dari Google Earth.

Jaringan pusat penahanan Beijing yang luas di Xinjiang telah banyak dikritik di seluruh dunia Barat, dengan 23 negara termasuk Amerika Serikat dan Australia mengeluarkan pernyataan yang mengutuk mereka pada akhir Oktober.

Tetapi bahkan ada dukungan yang lebih luas untuk pemerintah Cina di bagian lain dunia, dengan 54 negara menandatangani pernyataan tandingan memuji program Xinjiang.

Berita terkait

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

45 menit lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

5 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

6 jam lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

6 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

10 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

13 jam lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

1 hari lalu

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

2 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

2 hari lalu

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Baca Selengkapnya