TEMPO.CO, Dubai – Pasukan Garda Revolusi Iran memperingatkan kelompok masyarakat anti-pemerintah yang berunjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak agar berhenti turun ke jalan.

Demonstrasi besar-besaran menyebar ke sejumlah kota di Republik Islam Iran sejak Jumat pekan lalu dengan sebagian pengunjuk rasa menuntut agar pemimpin tokoh agama Iran mundur.

Setidaknya ada seratus bank dan ratusan gedung serta mobil yang dibakar massa seperti dilaporkan media setempat.

“Jika perlu kami akan mengambil tindakan revolusi dan keras terhadap setiap gerakan yang mengganggu keamanan dan keamanan masyarakat,” begitu pernyataan dari pasukan Garda Revolusi di situs lembaga itu seperti dilansir Reuters pada Senin, 18 November 2019.

Pemerintah Iran mengumumkan penjatahan pembelian bahan bakar minyak dan kenaikan harga jual hingga sekitar 50 persen pada akhir pekan lalu.

Namun, kebijakan untuk mengurangi defisit anggaran negara ini mendapat tanggapan negatif dari masyarakat.

Warga turun ke jalan memprotes keputusan ini hingga terjadi kerusuhan, yang dinilai terburuk sejak 2017. Saat itu, terjadi gerakan massa di 80 kota memprotes pemerintah yang diduga korup dan gagal menangani pengangguran serta melebarnya kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.

Saat itu, pasukan Garda dan milisi binaannya yaitu Basij turun ke jalan untuk menghadang gerakan massa ini, yang menimbulkan korban jiwa sedikitnya 22 orang.

Sekarang, protes serupa muncul pasca krisis ekonomi, yang dipicu sanksi baru AS dan kegagalan pemerintah memenuhi janji reformasi ekonomi dan investasi.

Beberapa netizen mengunggah video ke jejaring sosial, yang menunjukkan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan protes. Namun, Reuters belum bisa memverifikasi kebenaran video itu.

Otoritas mengatakan sejumlah orang termasuk anggota pasukan keamanan dan polisi tewas dalam bentrok yang terjadi. Sekitar 1.000 orang perusuh juga ditangkap karena membawa senjata api dan pisau.

Secara terpisah, pemerintah Jerman meminta pemerintah Iran untuk menghormati hak masyarakat berdemonstrasi. “Saat masyarakat menyuarakan keluhan ekonomi dan politik, maka pemerintah perlu menghormatinya,” kata Ulrike Demmer, yang merupakan juru bicara Kanselir Angela Merkel, seperti dilansir DW.