PM Australia Morrison Komentari Larangan Visa Kedubes Cina

Reporter

Tempo.co

Editor

Budi Riza

Senin, 18 November 2019 15:02 WIB

PM Australia Scott Morrison.[ABC]

TEMPO.CO, Canberra – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menyesalkan keputusan pemerintah Cina untuk melarang masuk dua anggota pejabat negara itu.

Morrison mengaku merasa sangat kecewa. Dia menyerahkan kepada pemerintah Cina untuk menjelaskan keputusan itu sambil membela hak anggota Partai Liberal, Andrew Hastie, dan James Paterson, untuk bicara soal Hak Asasi Manusia.

“Keduanya tidak mendapat visa, yang saya pikir sangat disayangkan,” kata Morrison kepada Radio FiveAA dan dikutip News pada Senin, 18 November 2019.

Morrison mengatakan Australia adalah negara berdasarkan demokrasi. “Kami mengungkapkan pikiran kami sebagai individu dan tentunya James serta Andrew juga tahu soal ini bahwa kami akan selalu menjadi diri kami,” kata Morrison.

Kedua pejabat ini dilarang masuk ke Cina hingga keduanya tidak lagi mengritik kebijakan negara Tirai Bambu itu.

Advertising
Advertising

Selama ini, keduanya telah mengritik pemerintah Cina, yang dinilai mencoba mempengaruhi kebijakan Australia. Keduanya juga bicara soal penahanan penulis keturunan Cina – Australia, Yang Hengjun, protes Demokrasi di Hong Kong dan penahanan massa warga minoritas Muslim Uighur.

Soal ini, Senator Paterson mengatakan dia tidak akan mengikuti perintah dari negara asing untuk mengubah pandangan politiknya.

“Meskipun saya ingin mengubah pandangan dan melunakkannya, saya merasa ini mustahil dilakukan saat ini setelah mendengar tuntutan itu dari kedutaan Cina,” kata Paterson kepada media ABC Radio.

Pemimpin oposisi, Anthony Albanese, mengatakan larangan visa itu sebagai hal yang disayangkan. “Kami mendukung kebebasan berpendapat di Australia,” kata dia seperti dilansir Sky News.

Berita terkait

Membawa Kuliner Sichuan ke Jakarta

4 jam lalu

Membawa Kuliner Sichuan ke Jakarta

Menikmati kuliner hotpot dan bbq dari Sichuan, Cina

Baca Selengkapnya

Ini 3 Alasan Australia Tingkatkan Jumlah Minimum Tabungan untuk Visa Pelajar

9 jam lalu

Ini 3 Alasan Australia Tingkatkan Jumlah Minimum Tabungan untuk Visa Pelajar

Australia meningkatkan jumlah minimum tabungan untuk visa pelajar sebagai upaya menekan angka migrasi yang tinggi.

Baca Selengkapnya

75 Tahun Hubungan Diplomatik, Kedutaan Besar Australia Roadshow ke ITB

11 jam lalu

75 Tahun Hubungan Diplomatik, Kedutaan Besar Australia Roadshow ke ITB

Dalam rangka memperingati 75 Tahun Hubungan Diplomatik, Kedutaan Besar Australia mengadakan acara acara "#AussieBanget University Roadshow" di ITB

Baca Selengkapnya

Cina Minta Israel Berhenti Menyerang Rafah

12 jam lalu

Cina Minta Israel Berhenti Menyerang Rafah

Beijing menyerukan kepada Israel untuk mendengarkan seruan besar masyarakat internasional, dengan berhenti menyerang Rafah

Baca Selengkapnya

Cina Perpanjang Kebijakan Bebas Visa ke 12 Negara Usai Xi Jinping Lawatan ke Prancis

13 jam lalu

Cina Perpanjang Kebijakan Bebas Visa ke 12 Negara Usai Xi Jinping Lawatan ke Prancis

Cina memperpanjang kebijakan bebas visa untuk 12 negara di Eropa dan Asia setelah kunjungan kerja Presiden Xi Jinping ke Prancis

Baca Selengkapnya

Migrasi ke Australia Kian Sulit, Batas Minimum Tabungan Visa Pelajar Dinaikkan Jadi Rp 313 Juta

13 jam lalu

Migrasi ke Australia Kian Sulit, Batas Minimum Tabungan Visa Pelajar Dinaikkan Jadi Rp 313 Juta

Australia memperketat migrasi dengan menaikkan batas tabungan untuk pelajar internasional.

Baca Selengkapnya

Jangan Coba Kasih Tip ke Staf Hotel atau Restoran di Dua Negara Ini, Bisa Dianggap Tak Sopan

18 jam lalu

Jangan Coba Kasih Tip ke Staf Hotel atau Restoran di Dua Negara Ini, Bisa Dianggap Tak Sopan

Layanan kepada pelanggan di restoran dipandang sebagai bagian dari makanan yang telah dibayar, jadi tak mengharapkan tip.

Baca Selengkapnya

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

22 jam lalu

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

1 hari lalu

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

Jokowi menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air saat ini masih didominasi oleh barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

1 hari lalu

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

Luhut bicara soal kemungkinan diaspora memperoleh kewarganegaraan ganda. Negara mana saja yang sudah menerapkannya?

Baca Selengkapnya