TEMPO.CO, Jenewa – Pemerintah Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat mendesak pemerintah Mesir agar menginvestigasi dugaan pembunuhan dan penyiksaan oleh aparat keamanan.

AS dan negara Eropa juga meminta Mesir untuk membebaskan sejumlah jurnalis dan orang-orang yang ditahan karena memperjuangkan hak menyatakan pendapat.

“Meski mengakui adanya ancaman terorisme di Mesir, kami menyerukan kepada pemerintah Mesir untuk menangani ancaman itu dengan lebih baik dengan mengurangi pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul secara damai, dan berserikat, dengan memastikan proses pengadilan berjalan adil,” kata Daniel Kronenfeld, penasehat HAM Amerika Serikat, kepada Dewan HAM PBB seperti dilansir Reuters pada Rabu, 13 November 2019.

Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa membahas catatan HAM Mesir untuk pertama kalinya dalam lima tahun sebagai bagian dari eksaminasi reguler atas semua negara anggota PBB.

Kronenfeld juga mendesak Mesir untuk,”Mengatasi isu impunitas dengan menginvestigasi secara kredibel tuduhan pembunuhan ekstrajudisial, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa oleh petugas keamanan, mempublikasikan temuan secara publik dan menuntut semua orang yang terlibat.”

Selama ini, pemerintah Mesir mencoba menangkis kritik atas rekam jejak HAM dan kondisi penjara menjelang kajian oleh PBB pasca penangkapan besar-besaran di negara itu.

Kairo beralasan mencoba menyeimbangkan penanganan terorisme dengan menghormati HAM publik.

AS telah keluar dari Dewan HAM PBB pada 2018 dan hanya datang pada saat mengkaji rekam jejak HAM anggota PBB.

Pemerintah Inggris dan Swedia juga menyuarakan keprihatinan atas berbagai pembatasan aktivis Mesir oleh pemerintah termasuk lewat penangkapan dan pembatasan perjalanan hingga pembekuan aset.

Menanggapi banyaknya kritik ini, kepala delegasi Mesir membela rekam jejak HAM dari Presiden Abdel Fattah el-Sisi. Menteri Urusan Parlemen, Omar Marwan, mengatakan ada larangan penyiksaan secara umum meskipun dia mengakui ada kasus tertentu terjadi.

“Selama lima tahun terakhir, ada banyak tindakan disiplin dilakukan untuk insiden terkait penyiksaan, banyak pengadilan digelar untuk para pelaku penyiksaan dan perlakuan buruk,” kata Marwan.

Reuters melansir ada sekitar 3.000 orang termasuk pengacara dan akademisi yang ditahan karena dituding menyebarkan kebohongan lewa sosial media, bergabung dengan kelompok terlarang, dan melakukan demonstrasi tanpa izin.

Data ini dilansir oleh Komisi HAM dan Kebebasan Mesir. Penangkapan – penangkapan ini terjadi semakin intensif setelah terjadi protes langka terhadap Sisi di Kairo dan sejumlah kota lainnya pada September menuntut Sisi agar mundur dari jabatan Presiden.

Secara terpisah, lembaga Amnesty International mendesak semua negara anggota Dewan HAM PBB untuk mendesak pemerintah Mesir agar membebaskan semua tahanan politik, aktivis, hingga pejuang HAM.

Amnesty International mencatat ada sekitar 3.800 orang ditahan secara semena-mena menggunakan undang-undang represif dalam beberapa bulan terakhir.

“Kajian HAM Mesir di PBB ini merupakan kesempatan emas bagi komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah Mesir atas catatan buruk HAM mereka,” kata Najia Bounaim, direktur kampanye HAM Amnesty International dalam pernyataan di situs lembaga itu.