TEMPO.CO, Singapura - Ratusan warga flat Woodlands Singapura tumpah ruah di lantai satu blok 852 rumah susun tersebut, Senin, 11 November 2019. Mereka datang ke sana untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah dan parlemen melalui wakil mereka di People's Action Party yang ada di dua lembaga tersebut.

Ada sedikitnya 30 relawan yang mencatat keluhan warga pada malam itu. Para relawan mencatat keluhan warga di komputer jinjing untuk selanjutnya dimasukkan ke sistem online pengaduan masyarakat milik partai pemerintah pimpinan perdana menteri Singapura Lee Hsien Long tersebut.

Malam itu, Parliamentary Secretary for Home Affairs Singapura dari People's Action Party, Amrin Amin berbincang dengan warga yang telah selesai melaporkan pengaduannya ke relawan. Mengenakan kaos merah, politikus 41 tahun tersebut juga beberapa kali menyimak relawan yang tengah mencatat pengaduan warga.

"Keluhannya bermacam-macam, mulai dari tak ada pekerjaan hingga penipuan," ujar politikus yang terpilih menjadi anggota parlemen dari daerah pemilihan di Sembawang, salah satu kota di Singapura.

Amrin Amir dengan gambar politikus Singapura dari daerah pemilihan Sembawang yang lolos ke parlemen dan dua di antaranya menjadi menteri, Sembawang Senin 15 Nov 2019. Kredit Anton Apri

Amrin bersama empat koleganya lolos ke parlemen dan pemerintah pada pemilihan umum 2015 lalu. Ada 200 ribu warga yang tinggal di wilayah itu. Adapun jumlah pemilih di Sembawang pada pemilu 2015 mencapai 40 ribu orang. Ada 89 kursi di parlemen Singapura, 83 di antaranya diisi legislator dari partai ini. Sisanya diduduki anggota parlemen dari Workers Party atau Partai Pekerja.

Pada pemilihan umum empat tahun lalu, ada sembilan partai yang berebut suara di 25 kawasan undi atau daerah pemilihan Singapura. Warga Singapura tidak memilih satu calon legislator, melainkan satu grup yang terdiri dari lima orang kandidat dari partai yang sama atau group representation constituency.

Menurut aturan di Singapura, satu grup ini harus ada perwakilan dari etnis minoritas di negara tersebut. Misalnya etnis India dan Melayu.

"Ini untuk menjaga harmonisasi," ujar Amrin Amin, yang mengaku merupakan warga keturunan Melayu.

Menteri Koordinator untuk Urusan Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean mengatakan kebijakan di negaranya, termasuk pemilihan umum, dibuat untuk memberikan hak yang sama kepada kalangan minoritas. Upaya ini, menurut dia, untuk menjaga kerukunan di antara warga negaranya yang berbeda.

"Sistem kami dibuat agar warga semua warga Singapura punya hak dalam proses demokrasi di negeri ini," kata dia.

Sistem pemilihan kolektif ini juga membantu warga menyalurkan aspirasinya. Menurut Amrin, ada warga yang merasa nyaman menyalurkan aspirasinya kepada legislator yang memiliki etnik yang sama. Keterwakilan minoritas ini, menurut Amrin, kunci menjaga persatuan di Singapura.

"Semua warga dari kelompok manapun bisa menyalurkan aspirasinya ke kami," ujar Amrin.

Selain Amrin, ada empat anggota parlemen yang juga memegang posisi di pemerintahan. Keempatnya adalah Khaw Boon Wan sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur sekaligus Menteri Transportasi, Ong Ye Kung sebagai Menteri Pendidikan, Lim Wee Kiak sebagai kepala majelis kota Sembawang, dan Vikram Nair sebagai Wakil Kepala Majelis Kota Sembawang.

Setiap Senin malam, kelimanya secara bergantian mendengarkan aspirasi warga di flat Woodlands, yang merupakan lokasi partai menjaring aspirasi warga. Warga menyalurkan aspirasi malam hari karena mereka dan relawan harus bekerja pagi hingga sore hari.

"Relawan ini sukarela. Mereka bukan digerakkan partai. Tapi datang sendiri untuk bantu warga" ujar Amrin.

Lee Bee Lian, salah satu relawan, mengatakan pengaduan warga Singapura beragam, mulai dari persoalan kebutuhan sehari-hari hingga keluhan terhadap rancangan undang-undang. Ia menyebutkan misalnya ada warga yang ditilang polisi dan tidak mampu bayar. Warga ini lantas melaporkan peristiwa itu ke pusat pengaduan untuk meminta bantuan.

"Dia minta agar pembayaran tilangnya bisa diangsur," ujar dosen salah satu universitas lokal di Singapura ini.

Setiap warga Singapura, kata dia, bisa mengecek langsung nasib laporannya atau mendapat pemberitahuan melalui pesan elektronik. Semakin banyak pengaduan warga yang dikabulkan, kata dia, semakin besar dukungan terhadap partai tersebut. "Ini juga fungsi kontrol kami untuk anggota parlemen dan juga pemerintah," katanya.

Anton Aprianto (Singapura)