TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Richard Armitage, menjamin Gedung Putih tetap menilai Indonesia sebagai negara penting bagi AS. Ia mengatakan, Indonesia memiliki peranan penting bagi kepentingan AS. Kepentingan itu bukan karena dugaan adanya sejumlah kelompok teroris di bumi Nusantara tersebut. Penilaian Armitage disampaikan kepada wartawan Tempo News Room dan sebelas wartawan media cetak lainnya dari Indonesia yang mengunjunginya di Washington DC pada Rabu (16/1). Penegasan itu berkait maraknya polemik soal posisi Indonesia di mata pemerintahan Presiden George W. Bush menyusul merebaknya kecurigaan sejumlah kalangan di AS - salah satunya bahkan Wakil Menteri Pertahanan AS, Paul Wolfowitz – bahwa Indonesia bisa menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kelompok-kelompok teroris. Armitage buru-buru mengingatkan bahwa penilaian Wolfowitz itu bersifat umum. "Bukan cuma kepada Indonesia, dan sejumlah negara seperti Yemen, Filipina dan Somalia," kata dia. Asumsi mantan Duta Besar AS untuk Indonesia itu tak lepas dari besarnya jaringan dan sel-sel Al-Qaidah, yang di mata Gedung Putih giat mensponsori pelatihan dan bahkan aksi teror di sejumlah negara. Dalam catatan Armitage organisasi pendukung aksi Usamah bin Ladin ini beroperasi di sekitar 60 negara di dunia, "bahkan juga di kampung halaman atau negeri saya sendiri. Sebagaimana telah Anda ketahui pemerintah saya juga telah menutup dan membekukan aset milik mereka di AS." Menjawab pertanyaan wartawan, Armitage menjelaskan, persoalan geografis berupa garis perbatasan Indonesia yang luas, dengan ribuan pulau, memungkinkan terjadinya penyelundupan senjata bahkan hilir mudiknya para pendukung dan anggota kelompok teroris ke Indonesia. "Faktor lain adalah penduduknya yang juga terbuka dan ramah kepada orang lain sehingga secara tidak langsung kondisi sosial ini justru menguntungkan mereka [para teroris] untuk tinggal di Indonesia," mantan penasihat khusus pemerintah AS untuk urusan kemanusiaan dan bantuan teknis di Uni Soviet itu menambahkan. Faktor yang tak kalah penting, kata dia, kecenderungan sejumlah kalangan untuk menyalahgunakan agama bagi penggunaan aksi dengan kekerasan atau teror. Sejumlah pejabat tinggi lain di Badan Keamanan Nasional AS (National Security Council) dan Departemen Luar Negeri AS yang ditemui Tempo News Room dalam kesempatan terpisah juga sependapat dengan penilaian Armitage. Untuk mencegah potensi berkembangnya kelompok teroris itu di Indonesia, Armitage membuka selebar-lebarnya kemungkinan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. "Saya berharap agar pemerintahan Ibu Megawati Soekarnoputri bisa mengambil tindakan tegas kalau pemerintah Anda menemukan adanya kegiatan kelompok teroris di Indonesia," ujar Armitage. Bentuk bantuan atau kerjasama ini bisa terbuka lebar mulai dari pelatihan untuk para anggota polisi dan TNI hingga peralatan keamanan dalam menangkal munculnya aksi teror. Bantuan militer ini, Armitage menegaskan, bukan dalam bentuk pemberian senjata api atau peralatan tempur berskala besar bagi pemerintah Indonesia. Karena, dia menduga, pemerintah Indonesia dan aparat keamanannya tidak memiliki persoalan dengan persediaan atau jumlah senjata, melainkan lebih pada kebijakan untuk penanganan aksi teror. Bantuan itu, menurut Armitage, bisa dalam bentuk pembagian informasi yang berkaitan dengan kemungkinan munculnya jaringan teroris di Indonesia hingga pelatihan. Ia membantah bahwa Gedung Putih meminta persyaratan khusus untuk memberi bantuan itu seperti penetapan tenggat waktu bagi Indonesia sebelum akhir Februari 2002 untuk menyerahkan daftar nama organisasi dan aset milik teroris yang harus dibekukan di Indonesia. "Pemerintah kami tidak mungkin mendikte Indonesia yang merupakan negara berdaulat untuk memenuhi deadline yang kami berikan. Tidak ada batasan atau tenggat waktu tersebut," ujar Armitage. Seingat Armitage, kalau pun ada deadline untuk bekerjasama memerangi teroris, datangnya bukan dari Gedung Putih, tapi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seperti diketahui, PBB pernah mengeluarkan Resolusi Nomor 1373 yang isinya antara lain mengimbau negara-negara anggota PBB untuk bersama-sama memberantas munculnya aksi teror di negara mereka masing-masing. Wakil Penasihat Badan Keamanan Nasional, Stephen Hadley, sependapat dengan sejumlah penilaian Armitage tentang potensi tumbuhya kelompok teroris di Indonesia. Kendati enggan merinci siapa saja kelompok di Indonesia yang dicurigai Gedung Putih, Hadley menekankan, pemerintah AS percaya bahwa Al-Qaidah dan jaringannya pernah beroperasi di Asia Tenggara. "Untuk mencegah munculnya kekhawatiran yang telah kami bayangkan itu sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk bekerja keras mengawal dan mengamankan daerah perbatasannya sehingga dapat mencegah terjadinya penyelundupan senjata atau manusia," Hudley menambahkan. (Widjajanto)