TEMPO.CO, Jakarta - Pasukan keamanan Lebanon dan aparat kepolisian anti-huru-hara pada Kamis, 31 Oktober 2019, dikerahkan agar jalan tol di utara Ibu Kota Beirut dan sebuah jembatan, bisa dibuka kembali. Gelombang unjuk rasa anti-pemerintah di Beirut, Lebanon, telah membuat sejumlah jalan utama diblokade oleh para demonstran.

"Ini hari ke-14 kami turun ke jalan. Politikus menganggap yang kami lakukan ini bukan apa-apa. Mereka mengulur-ulur waktu untuk membuat kami bosan dan meminta kami untuk keluar dari jalan. Itu tidak akan terjadi," kata Simon Nehme, seorang demonstran di Jembatan Ring, Beirut, seperti dikutip dari reuters.com.

Sebuah gambar pembicara parlemen Nabih Berri terlihat di dekat ban yang terbakar oleh para demonstran selama protes atas krisis ekonomi, di Nabatiyeh, Lebanon selatan 18 Oktober 2019. Unjuk rasa dipicu perekonomian yang stagnan yang disebabkan krisis keuangan di Lebanon. REUTERS/Aziz Taher

Dalam upaya untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Lebanon, pada Kamis tentara Lebanon memindahkan tong-tong sampah, mobil dan tenda-tenda yang digunakan demonstran untuk menutup sebuah jalan raya yang menghubungkan Ibu Kota Beirut dengan utara Lebanon.

Angkatan Bersenjata Lebanon menyerukan masyarakat memiliki hak untuk berunjuk rasa, namun hanya di sekitar alun-alun. Aparat keamanan terpaksa melepaskan tembakan gas air mata setelah terjadi bentrok dengan demonstran menutup jalan sepanjang malam di kawasan Akkar. Unjuk rasa di Lebonon dipicu oleh krisis ekonomi yang semakin parah.

Menteri Pendidikan Lebanon menyerukan agar pintu-pintu sekolah dan universitas yang ada di Beirut dibuka kembali, termasuk yang ada di wilayah utara dan selatan Lebanon yang sampai Kamis, 31 Oktober 2019, masih diliburkan. Bank-bank di Lebanon sudah dua pekan tutup, namun pada Jumat, 1 November 2019, bakal beroperasi kembali dan menerima nasabah.

Presiden Lebanon, Michel Aoun, secara resmi telah meminta kabinet agar terus menjalankan roda pemerintahan hingga pemerintah baru dibentuk. Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri pada Selasa, 29 Oktober 2019, sudah menyatakan mundur setelah dituding oleh para demonstran sudah membuat perekonomian negara lumpuh.