TEMPO.CO, Sydney – Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengatakan meminta pemerintah Cina bertanggung jawab atas isu Hak Asasi Manusia. Dia mengatakan bersikap diam mengenai isu sensitif ini bukan merupakan kepentingan nasional Australia.

“Kita harus menghormati kedaulatan masing-masing negara. Tapi kami akan terus konsisten untuk mengangkat isu HAM termasuk seperti yang telah saya sampaikan dengan Cina,” kata Payne dalam pidato di Sydney, Australia, seperti dilansir Reuters pada 30 Oktober 2019.

Menlu Australia mengatakan menutup mata terhadap semua pelanggaran HAM sama artinya dengan menerima perilaku itu. “Itu melemahkan pondasi stabilitas dan perdamaian internasional. Saat tidak ada tantangan maka tidak ada kemajuan,” kata Payne.

Hubungan Australia dan Cina memburuk belakangan ini meskipun Beijing merupakan mitra dagang terbesar Canberra. Ada tuduhan Cina berupaya mencampuri urusan domestik Australia. Canberra juga merasa khawatir Cina memperluas pengaruh di kawasan Pasifik.

Cina juga mendapat banyak kritik soal pendirian kompleks terpencil di Provinsi Xinjiang untuk warga minoritas Muslim Uighur. Kompleks itu disebut sebagai pusat latihan vokasi namun bertujuan menghalau ekstrimisme.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut setidaknya ada sektiar satu juta warga etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang telah ditahan di kamp bentukan pemerintah Cina.

Beijing merupakan mitra dagang Australia terbesar dengan nilai transaksi sekitar US4123.5 miliar atau sekitar Rp1.700 triliun. Soal pernyataan Payne ini, kementerian Luar Negeri Cina mengatakan telah mengajukan sikap resmi bernada keras terhadap Australia.