TEMPO.CO, Ottawa – Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan mengambil langkah formal pertama untuk membentuk kabinet setelah partai berkuasa Partai Liberal kehilangan mayoritas kursi di parlemen pasca pemilu pekan lalu.

Ini membuat Partai Liberal, yang mendukung Trudeau sebagai Perdana Menteri, membutuhkan dukungan partai oposisi untuk mendapatkan mayoritas kursi di parlemen dan membentuk pemerintahan.

Trudeau mengunjungi Gubernur Jenderal Julie Payette, yang menjadi perwakilan Ratu Elizabeth dan berfungsi sebagai kepala negara.

Dalam pertemuan itu, juru bicara pemerintah Kanada mengatakan Trudeau mengungkapkan rencananya untuk membentuk pemerintahan.

“Trudeau mengatakan akan mengumumkan jajaran kabinet baru pada 20 November,” begitu dilansir Reuters pada Selasa, 29 Oktober 2019.

Partai Liberal memenangkan 157 kursi dari 338 kursi di DPR Kanada pada pemilu 21 Oktober 2019.

Sedangkan partai oposisi utama yaitu Partai Konservatif mendapat 121 kursi.

Petinggi Liberal mengatakan partai kemungkinan akan bekerja sama dengan Partai Demokrat Baru, yang berhaluan kiri, untuk mempertahankan pemerintahan.

Trudeau menghadapi masalah di Provinsi Alberta dan Saskatchewan, yang kaya minyak, setelah pemilih di kedua provinsi itu tidak memilih anggota parlemen dari Partai Liberal.

Ini sebagai bentuk protes warga atas kebijakan lingkungan yang dirasa menghambat sektor energi.

Trudeau juga menunjuk bekas Deputi Perdana Menteri Anne McLellan, untuk membantunya menyusun pemerintahan.

Ini karena Mclellan berasal dari Kota Edmonton, Alberta, dan menjabat sebagai anggota parlemen 1993 – 2006.

Trudeau juga menghadapi isu separatisme di kedua provinsi tadi setelah seorang bekas anggota parlemen dari Partai Konservatif mempromosikan ide pemisahan wilayah.

Media Politico melansir masyarakat Saskatchewan merasa marah dengan terpilihnya Trudeau. “Apakah ini nyata? Iya. Masyarakat marah,” kata Randy Hoback, seorang anggota Partai Konservatif di Saskatchewan kepada Politico. “Saya tidak pernah hal seperti ini.”

Warga di Provinsi Alberta dan Saskatchewan mengeluhkan gagalnya pembangunan pipanisasi minyak dan harga pangan yang merugikan petani akibat perjanjian dagang Kanada dengan Cina.