TEMPO.CO, Seoul – Pemerintah Jepang dan Korea Selatan menolak laporan media massa bahwa kedua negara sedang mempelajari program ekonomi bersama yang bertujuan mengurangi ketegangan terkait isu pekerja paksa Korea pada Perang Dunia II.

Media Kyodo News melaporkan pada Senin bahwa pemerintah Korea Selatan dan Jepang sedang mempertimbangkan program untuk melibatkan perusahaan dari kedua negara.

Pemerintah Jepang tidak akan menyediakan dana terkait posisinya bahwa klaim terkait pekerja paksa telah diselesaikan pada perjanjian 1965.

Sekretaris Kepala Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan laporan itu tidak benar. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga mengatakan hal senada.

“Sambil menghormati keputusan hukum, pemerintah Korea Selatan terbuka untuk mencari cara masuk akal yang dapat diterima para korban dan rakyat kedua negara dan melanjutkan komunikasi dengan otoritas Jepang,” begitu pernyataan dari pemerintah Korea Selatan seperti dilansir Reuters pada Selasa, 29 Oktober 2019.

Suga enggan menolak apakah ide kerja sama itu kemungkinan tercantum dalam surat dari Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, yang disampaikan kepada Perdana Menteri Jepang, Abe Shinzo, pada pekan lalu.

Hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang mengalami kemunduran signifikan baru-baru ini terkait konflik pahit kolonisasi Jepang atas Korea Selatan pada 1910 – 45. Juga ada isu mobilisasi paksa pekerja Korea di perusahaan milik Jepang dan pemaksaan perempuan Korea sebagai pekerja seks di tempat militer Jepang.

Isu ini juga dilansir media Jepang Mainichi, yang menyebut Jepang dan Korea Selatan mencari jalan mengakhiri konflik soal dana kompensasi untuk pekerja paksa pada era PD II.

Idenya adalah perusahaan dan pemerintah Korea Selatan membuka dana. Perusahaan Jepang akan menyetor sejumlah dana yang disebut sebagai kerja sama ekonomi dan bukannya kompensasi untuk pekerja paksa.