TEMPO.CO, Jakarta - Randall Schriver, Wakil Menteri Pertahanan Amerika bidang keamanan Indo-Pasifik pada Selasa, 15 Oktober 2019 menyebut Amerika Serikat waswas adanya penggunaan sejumlah taktik dalam unjuk rasa di Hong Kong. Washingtong juga khawatir otoritas Beijing dan Hong Kong saat ini semakin berat dalam menangani gelombang unjuk rasa di wilayah Hong Kong.

"Tentu saja ada beberapa kekhawatiran soal penggunaan sejumlah taktik dalam gelombang unjuk rasa. Namun secara garis besar, kami khawatir semakin berat beban Beijing dan otoritas Hong Kong yang harus ditanggung terkait apa yang kami sebut bagian dari legitimasi aktivitas masyarakat Hong Kong," kata Schriver, seperti dikutip dari reuters.com.

Seorang pemrotes anti-pemerintah yang mengenakan topeng menghadiri protes waktu makan siang, setelah media lokal melaporkan larangan penggunaan masker wajah di di Central, di Hong Kong, Cina, 4 Oktober 2019. Larangan penggunaan masker bagi pendemo, dianggap sebagai sebuah langkah yang menjadi titik balik mengarahkan Hong Kong ke otoriterianisme. REUTERS/Jorge Silva

Menurut Schriver, kepolisian Hong Kong dan otoritas di sana memiliki sejarah menjunjung tinggi hukum dan memiliki sebuah sistem peradilan yang bagus. Hanya saja, Amerika Serikat tak bisa menepis kekhawatiran bagaimana hal ini bisa terdistorsi dan berubah menjadi sebuah tindakan represif.

"Secara keseluruhan ini mengkhawatirkan, kami melihat hak otonomi yang semakin berkurang dan pengaruh Beijing yang semakin besar. Otoritas di Hong Kong semakin terbebani dan tergerusnya hal-hal yang dijanjikan pada masyarakat Hong Kong," kata Schriver.

Hong Kong sudah empat bulan diguncang gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang dipicu oleh RUU ekstradisi yang memungkinkan pelaku kriminal di Hong Kong disidangkan di Cina.

Sebagian besar aksi protes itu berakhir ricuh, dimana aparat kepolisian melepaskan gas air mata yang dibalas dengan lemparan bom molotov. Meski RUU itu sudah ditangguhkan, masyarakat masih Hong Kong turun ke jalan menyusul kekhawatiran Beijing akan semakin menguatkan cengkramannya ke Hong Kong dan menggerus hak-hak demokratis di sana.