TEMPO.CO, Washington – Hunter Biden, yang merupakan putra dari bekas Wakil Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, membela pekerjaannya di Ukraina dan Cina untuk pertama kalinya menanggapi kritik keras Presiden AS, Donald Trump.

Kritik Trump itu, yang juga melibatkan permintaan kepada Presiden Ukraina untuk menginvestigasi Hunter dan ayahnya, telah menyeret Presiden AS ini ke pusaran proses pemakzulan di Kongres AS.

Hunter Biden mengatakan lewat pengacaranya bahwa dia telah mundur dari jabatan di perusahaan Cina, yang menjadi sorotan kritik Trump dan sekutunya di Partai Republik.

Hunter juga mengatakan tidak akan bekerja untuk perusahaan asing jika ayahnya, Joe Biden, berhasil terpilih sebagai Presiden AS pada pemilu Presiden 2020.

“Hunter melakukan aktivitas bisnis ini secara independen,” kata pengacaranya George Mesires seperti dilansir Reuters pada Ahad, 13 Oktober 2019.

Menurut Mesires, Hunter mengatakan tidak merasa tepat untuk mendiskusikan pekerjaannya dengan ayahnya sehingga dia tidak melakukannya.

Ini merupakan respon pertama Hunter Biden setelah Trump menudingnya selama berbulan-bulan melakukan pelanggaran tanpa menyertakan bukti apapun.

Ini memicu Partai Demokrat memulai investigasi di DPR AS mengenai kemungkinan Trump menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Presiden untuk menghambat lawan politik potensial yaitu Joe Biden agar tidak bisa maju pada pemilu Presiden 2020.

Trump melakukan ini dengan cara menahan dana bantuan senilai US$400 juta atau sekitar Rp5.6 triliun ke Ukraina sambil meminta Presiden negara itu menginvestigasi kemungkinan adanya pelanggaran hukum oleh Hunter dan Joe Biden.

Jika terkena pemakzulan di DPR AS, maka Trump akan menghadapi proses selanjutnya di Senat yang berwenang memutuskan pemberian hukuman politik maksimal yaitu pencopotannya dari posisi Presiden.

Proses penyelidikan pemakzulan oleh DPR ini diperkirakan bakal dipercepat pada pekan ini seiring kembali bertugasnya Kongres pada Senin setelah menjalani reses selama dua pekan.

Pengacara Gedung Putih telah mengirim surat atas nama Presiden Trump dan menyatakan menolak bekerja sama untuk memenuhi panggilan DPR AS terkait proses pemakzulan ini. Alasannya, Trump tidak melakukan kesalahan apapun.

Sebaliknya, Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, mengatakan Trump sengaja menghambat proses kerja DPR dalam meminta informasi dan dokumen terkait tindakan Trump meminta bantuan pemerintah asing untuk menyelidiki rival politiknya.