TEMPO.CO, Jakarta - Unjuk rasa rakyat sipil berakhir setelah aparat militer di distrik kumuh dan miskin di Baghdad, ibukota Irak , bentork dengan tentara sejak hari Selasa lalu hingga hari ini, 8 Oktober 2019 yang menewaskan 110 orang dan melukai sekitar 6 ribu orang.

Massa yang sebagian besar kaum muda Irak awalnya berunjuk rasa di jalan-jalan dekat distrik Sadr City. Menurut laporan Al Jazeera dan The Associated Press, para pengunjuk rasa di Irak memprotes tentang ketiadaan lapangan pekerjaan sehingga terjadi pengangguran, korupsi besar-besaran oleh para pejabat.

Para pengunjuk rasa kemudian menuntut pergantian pemerintahan Iran dan perubahan sistem. Sejak Irak ditinggalkan oleh kematian Saddam Hussein pada 2003, menurut laporan Arab News, 7 Oktober 2019, para pengunjuk rasa tidak merasakan manfaat dari akhir perang sipil dan cengkaraman negara asing.

Menurut media Arab Saudi, Al Arabiya, sejumlah pria mengenakan masker, tiba di lokasi unjuk rasa dengan mengenderai mobil hitam dan berbaju hitam juga. Mereka kemudian menyerang para pekerja dan merusak perlengkap yang berada di sekitar itu.

Kerusuhan ini diikuti dengan matinya Internet yang membuat orang-orang semakin bertambah marah. Internet kembali aktif baru pada hari Senin, 6 Oktober 2019.

"Orang-orang tidak akan bisa dibungkam, dan para politisi tidak mampi memenuhi tuntutan mereka," kata Jassim Al-Hilfi, politisi dari blok Moqtada Al-Sadr yang memboikot parlemen.

Presiden Barham Salih, mengutuk serangan terhadap para pengunjuk rasa dan awak media. Dia menyerykan investigasi terhadap serangan ini.

"Pasukan keamanan kami, dalam berbagai bentuknya, harus melindungi dan mendukung masyarakat," kata Salih.

Pasukan militer Irak membantah sebagai pelaku penembakan hingga tewas para perusuh. Meski sejumlah saksi mata menyebut militer memuntahkan tembakan ke arah para pengunjuk rasa.