Ketua Komite DPR Tahu Skandal Trump Sebelum Aduan Whistleblower

Kamis, 3 Oktober 2019 12:00 WIB

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan), dan anggota DPR AS, Adam Schiff, kiri. Fox News

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Intelijen DPR AS telah mengetahui keluhan whistleblower, yang khawatir Donald Trump menyalahgunakan jabatan, sebelum dia menulis laporan aduan resmi.

Ketua Komite Intelijen DPR, Adam B. Schiff dari Demokrat California, menerima keluhan awal whistleblower bagaimana Trump meminta pemerintah Ukraina untuk ikut campur untuk kepentingan pribadinya pada pilpres AS 2020.
Schiff yang tahu skandal ini, mendesak pengaduan ketika pemerintahan Trump awalnya menghalangi anggota parlemen untuk melihat transkrip percakapan telepon, menurut laporan New York Times, 3 Oktober 2019.

Agen CIA dilaporkan mendekati seorang ajudan Komite Intelijen DPR dengan kekhawatirannya tentang Trump, setelah dia memiliki seorang kolega yang pertama kali menyampaikannya kepada pengacara tinggi CIA. Agen CIA itu kemudian mendekati ajudan DPR.

Anggota staf DPR, mengikuti prosedur komite, menyarankan petugas CIA itu mencari pengacara untuk memberikan nasihat hukum dan bertemu dengan inspektur jenderal, dengan siapa ia dapat mengajukan keluhan. Ajudan itu membagikan sebagian dari apa yang disampaikan petugas itu kepada Schiff. Ajudan itu tidak membagikan identitas pelapor kepada Schiff, kata seorang pejabat.

"Seperti yang dilakukan whistleblower lainnya sebelum dan sejak di bawah komite yang dikontrol Partai Republik dan Demokrat, whistleblower itu menghubungi komite untuk mendapatkan panduan tentang cara melaporkan kemungkinan kesalahan dalam wilayah hukum komunitas intelijen," kata Patrick Boland, juru bicara untuk Schiff.

Advertising
Advertising

Dalam keluhannya, agen CIA mengatakan bahwa Trump menekan pemerintah Ukraina untuk menginvestigasi sejumlah masalah yang dapat menguntungkannya secara politik, termasuk salah satu yang berhubungan dengan putra mantan Wakil Presiden Joseph R. Biden Jr.

Transkrip disusun ulang oleh Gedung Putih tentang panggilan antara Trump dan Presiden Volodymyr Zelensky dari Ukraina mendukung keterangan whistleblower, yang didasarkan pada informasi dari setengah lusin pejabat Amerika dan dianggap kredibel oleh inspektur jenderal untuk komunitas intelijen, Michael Atkinson.

Transkrip percakapan telepon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: reuters.com

Trump, yang marah pada Schiff di tengah skandal Ukraina yang sedang berkembang, berupaya menyangkal ada pelanggaran dalam aduan whistleblower. Dalam sebuah konferensi pers di Ruang Timur Gedung Putih setelah artikel ini diterbitkan, Trump menyebutnya skandal bahwa Schiff tahu garis besar tuduhan pelapor sebelum ia mengajukan keluhannya.

"Masalah besar. Itu adalah cerita besar," kata Trump, sambil melambaikan salinan artikel di udara. "Dia sudah lama tahu dan membantu menulisnya juga. Itu penipuan," tambah presiden, menuduh Schiff membantu whistleblower menulis keluhannya. Tidak ada bukti bahwa Schiff melakukannya, dan juru bicaranya mengatakan dia tidak melihat bagian dari keluhan sebelum diajukan.

Keputusan whistleblower untuk memberikan peringatan dini kepada Demokrat dari komite intelijen juga pasti akan mendorongSchiff bahkan lebih kuat ke pusat kontroversi sebagai target penyangkalan Trump.

Sebelumnya pada Rabu, Trump mengatakan Schiff harus dipaksa untuk mengundurkan diri karena mengarang pemakzulan dari skandal panggilan telepon Ukraina di persidangan, tindakan yang disebut Trump sebagai pengkhianatan dan kriminal.

Berita terkait

Terancam Masuk Penjara, Apa Dampaknya bagi Pencalonan Donald Trump?

11 jam lalu

Terancam Masuk Penjara, Apa Dampaknya bagi Pencalonan Donald Trump?

Jika Trump jadi dipenjara, Amerika bisa jadi akan menghadapi momen yang belum pernah terjadi: Seorang mantan presiden AS berada di balik jeruji besi.

Baca Selengkapnya

Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

11 jam lalu

Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

Stormy Daniels, bintang film dewasa yang menjadi pusat persidangan uang tutup mulut mantan presiden Donald Trump, akan bersaksi

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

16 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

4 hari lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya