TEMPO.CO, Jakarta - Cina secara diam-diam telah meningkatkan lebih dari dua kali lipat pasukan keamanannya yang dikerahkan ke Hong Kong. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah utusan luar negeri dan analis bidang keamanan yang juga menyebut Beijing sedang bersiap untuk kondisi terburuk di Hong Kong.

Tujuh diplomat dari negara-negara Asia dan Barat mengatakan kepada Reuters, mereka sangat yakin pada akhir Agustus 2019, telah dikerahkan pasukan militer yang bukan sekadar untuk rotasi, tetapi untuk memperkuat. Tiga diplomat mengatakan jumlah personel militer Cina di Hong Kong sudah dua kali lipat sejak unjuk rasa anti-pemerintah meletup pada Juni 2019.

Jumlah personel militer Cina di Hong Kong dari tiga ribu bertambah menjadi lima ribu sebelum dilakukan penguatan pasukan. Diperkirakan saat ini sudah ada sekitar 10 ribu sampai 12 ribu pasukan militer Cina di Hong Kong.

Para utusan luar negeri itu sangat yakin Beijing telah mengumpulkan pasukan militer (PLA) dan pasukan anti-huru-harau dalam jumlah yang besar dari yang pernah mereka kerahkan sebelumnya di Hong Kong.

Lima diplomat mengatakan diantara pasukan militer yang dikerahkan diantaranya pasukan kepolisian bersenjata (PAP), paramiliter anti-huru-hara dan pasukan keamanan internal yang dikomando secara terpisah oleh PLA.

Sampai sekarang, kehadiran PAP di Hong Kong belum dipublikasi.
Sejumlah analis asing mengatakan kehadiran pasukan militer Cina kemungkinan lebih besar dari yang diperkirakan.

"Mereka tampaknya memiliki rencana darurat aktif untuk menangani sesuatu seperti gangguan total oleh kepolisian Hong Kong," kata Alexander Neill, analis dari Institut Internasional untuk Studi Strategi yang berkantor pusat di Singapura.

Kementerian Pertahanan Nasional Cina, Dewan Informasi Cina dan Hubungan Luar Negeri Hong Kong serta Macau, tidak mau memberikan komentar soal ini. Hal serupa dilakukan oleh Pemimpin Hong Kong Carrie Lam dan delegasi PLA di Hong Kong.

Juru bicara Kepolisian Hong Kong mengatakan kepolisian telah dipaksa agar mampu menjaga hukum dan perintah serta memulihkan keamanan masyarakat Hong Kong.

Unjuk rasa di Hong Kong dipicu oleh rencana Lam memberlakukan RUU ekstradisi yang memungkinkan para pelaku kriminal di Hong Kong menjalani proses peradilan di Cina. RUU ini sekarang sudah ditangguhkan, namun belum juga menghentikan gelombang unjuk rasa di wilayah itu hingga menjadi ujian terbesar bagi Presiden Cina, Xi Jinping sejak naik jabatan pada 2012 silam.