TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan masyarakat Hong Kong kembali berunjuk rasa pada Minggu, 8 September 2019. Mereka menyerukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membebaskan Hong Kong dari kendali Cina.

“Berjuang demi kebebasan, berdirilah bersama Hong Kong,” demikian teriakkan para demonstran sebelum mengajukan petisi ke kantor konsulat Amerika Serikat di Hong Kong.

Dikutip dari reuters.com, demonstran juga meneriakkan kalimat ‘tolak Beijing, bebaskan Hong Kong’. Gelombang unjuk rasa di Hong Kong sudah memasuki pekan ke-14. Aparat kepolisian berdiri menjaga jalannya aksi unjuk rasa, dimana para demonstran turun ke jalan sambil berpayung melindungi diri dari sinaran matahari yang menyengat.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper pada Sabtu, 7 September 2019, mendesak Cina agar mengendalikan situasi di Hong Kong, sebuah wilayah bekas jajahan Inggris yang dikembalikan ke Beijing pada 1997. Seruan Esper itu disampaikan ketika kepolisian Hong Kong berusaha mencegah para demonstran memblokade akses jalan menuju bandara.

Sebelumnya pada akhir bulan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyarankan Cina seharusnya menyelesaikan masalah yang terjadi di Hong Kong secara manusiawi sebelum sebuah kesepakatan perdagangan dicapai dengan Washington. Trump pun mengatakan unjuk rasa di Hong Kong adalah sebuah masalah yang harus dihadapi Cina.

Unjuk rasa pada Minggu, 8 September 2019 berjalan damai, dibanding demonstrasi sebelumnya yang biasanya berujung ricuh, dimana aparat kepolisian menyemprotkan air, menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada para demonstran. Cherry, 26 tahun, warga Hong Kong yang bekerja di bidang industri keuangan mengatakan dengan terjadinya perang dagang Amerika Serikat – Cina saat ini, maka ini waktu yang tepat bagi masyarakat Hong Kong untuk memperlihatkan bagaimana kelompok pro-Cina di Hong Kong juga melakukan kekerasan HAM sehingga dia ingin pemerintah Amerika Serikat ikut membantu melindungi HAM di Hong Kong.

Hong Kong dikembalikan ke Cina di bawah kebijakan satu negara dua sistem yang menjamin kebebasan, sebuah keisitimewaan yang tidak bisa dinikmati masyarakat Cina. Sekarang ini banyak masyarkat Hong Kong waswas Beijing sedang menggerus otonomi wilayah itu.