TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu tokoh oposisi Kamboja yang terpaksa hidup di pengasingan, eksil, Mu Sochua meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan partai berkuasa, PDI-P untuk membantu penyelesaian damai di negaranya agar tidak berlarut-larut, sehingga para eksil dapat pulang dengan selamat kembali ke tanah air.

"Kami berharap Jokowi dapat memberikan informasi dan dukungan sehingga kami dapat kembali ke Kamboja tanpa pertumpahan darah, kata Sochua dalam wawancara khusus dengan Tempo di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Sochua menjelaskan, kepemimpinan Indonesia di ASEAN akan memberikan pengaruh positif bagi Kamboja sebagai anggota ASEAN untuk mendorong penyelesaian konflik politik dan merajut perdamaian di Kamboja.

Selain itu, PDI-P merupakan anggota Council of Asian Liberas and Democracts atau CALD yang didirikan tahun 1993. CALD, ujarnya, mendorong dan membantu negara-negara di Asia menebarkan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi.

Perempuan yang saat ini menjadi eksil di Maroko ini juga mengenang peran pemerintah Indonesia yang menentukan berakhirnya pertumpahan darah pasca tragedi kemanusiaan Khmer Merah sebagai penandatangan Paris Peace Accord tahun 1991.

Sochua menjelaskan, Indonesia dan Prancis merupakan penggagas Paris Peace Accord.

"Bapak Menlu Ali Alatas mewakili Indonesia dalam penandatanganan Paris Peace Accord," kata Sochua.

Selain Indonesia, 17 negara lain termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat ikut menandatangani perjanjian damai yang membawa Hun Sen menempati posisi sebagai perdana menteri setelah memenangkan pemilu perdana pada tahun 1993. Pemilu yang menurut Sochua diwarnai berbagai kecurangan.

Hingga saat ini, Hun Sen menjabat sebagai perdana menteri. Menurut Sochua, Hun Sen telah menghancurkan demokrasi dan perdamaian sejati di Kamboja demi mempertahankan kekuasaannya.

Hun Sen juga yang mengeliminasi partai oposisi yang didirikan Sam Rainsy, Cambodia National Rescue Party, dan memaksa rekan seperjuangan Sochua ini menjadi eksil.