Presiden Moon Tak Mau Korea Selatan Kalah Lagi dari Jepang
Reporter
Non Koresponden
Editor
Suci Sekarwati
Sabtu, 3 Agustus 2019 15:39 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sengketa perdagangan Korea Selatan dan Jepang di proyeksi semakin memburuk setelah pada Jumat, 2 Agustus 2019, Seoul berjanji tidak akan dikalahkan lagi oleh negara tetangganya itu. Dalam sebuah rapat kabinet, Presiden Korea Selatn Moon Jae-in mengancam tidak akan tinggal diam.
“Kita tidak akan dikalahkan lagi oleh Jepang,” kata Presiden Moon, mengacu pada penjajahan Jepang di Semenanjung Korea sebelum perang dunia II, seperti dikutip dari reuters.com, Sabtu, 3 Agustus 2019.
Sebelumnya kabinet Jepang menyetujui penghapusan status ekspor jalur cepat Korea Selatan per 28 Agustus 2019. Keputusan ini berarti menyingkirkan Korea Selatan dari daftar negara tujuan ekspor yang disukai yang artinya beberapa eksportir Jepang menghadapi lebih banyak dokumen dan inspeksi di tempat sebelum mereka dapat memperoleh izin. Segala proses ini berpotensi memperlambat ekspor berbagai barang.
Moon menggambarkan Jepang sebagai gangguan karena telah membuat keputusan yang bisa mengancam rantai suplai dunia dan menimbulkan kecurigaan atas motifnya membuat ekonomi negara pesaingnya tertatih-tatih.
Hubungan Korea Selatan - Jepang mengalami ketegangan setelah Jepang melarang industri negara itu melakukan ekspor bahan-bahan pendukung teknologi tinggi ke Korea Selatan, seperti semikonduktor. Menteri Keuangan Korea Selatan Hong Nam-ki menyerukan agar Tokyo menghentikan kebijakan ini.
Jepang menyangkal kalau kompensasi bagi tenaga buruh adalah alasan dibalik penghentian ekspor ke Korea Selatan meskipun salah satu menterinya mengakui pecahnya kepercayaan Jepang pada Korea Selatan sebagai salah satu alasan diberlakukannya larangan ekspor bahan-bahan semikonduktor untuk teknologi ke Korea Selatan.
Penasehat Keamanan Nasional Korea Selatan, Kim Hyun-chong, mengkritik Tokyo dengan menyebut Negara Sakura itu sebuah tantangan dalam upaya Seoul membangun perdamaian dengan Korea Utara. Kim pun mengatakan langkah Jepang ini sebagai penghinaan publik dan pihaknya akan mengevaluasi lagi apakah perlu menjaga pakta pembagian informasi militer dengan Jepang.
