TEMPO.CO, Jakarta - PNS Hong Kong hari ini akan berdemonstrasi menentang pemerintah setelah protes digelar oleh mahasiswa dan elemen sipil lain.

Menurut laporan New York Times, 1 Juli 2019, aparatur sipil negara akan menggelar aksi selama dua jam setelah bekerja di taman pusat kota. Aksi PNS ini merupakan pukulan bagi pemerintah Hong Kong bagaimana pelayan publik memprotes kebijakan pemerintahannya.

Demonstrasi yang direncanakan oleh pegawai negeri menimbulkan pertanyaan apakah tindakan seperti itu akan melanggar pembatasan pegawai negeri sipil terhadap keterlibatan publik dalam politik, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi reputasi layanan sebagai salah satu birokrasi paling efektif.

Dalam sebuah pesan yang dikirim Kamis ke semua pegawai negeri sipil, pejabat yang mengawasi mereka, Joshua Law, mengatakan bahwa dia tidak menyetujui demonstrasi semacam itu.

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya," kata John P. Burns, seorang profesor emeritus di Universitas Hong Kong yang telah mempelajari pelayanan sipil. "Fakta bahwa mereka secara fisik berkumpul di satu tempat adalah satu hal. Tapi saya pikir mereka sudah sudah melakukan apa yang perlu mereka lakukan, dan itu mengeluarkan pernyataan."

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa kelompok pegawai negeri tampaknya telah meminta pemerintah secara anonim, untuk menangani masalah para pengunjuk rasa. Dalam petisi dan surat terbuka di media sosial, ratusan telah menunjukkan dukungan mereka dengan berbagi foto kartu staf layanan sipil mereka disertai nama identitas mereka.

Pekan lalu, lebih dari 100 dari sekitar 700 petugas administratif kota, pembuat kebijakan tingkat elit, tampaknya mendukung surat yang menyerukan penyelidikan independen terhadap masalah seputar protes, termasuk serangan massa terhadap pengunjuk rasa dan pengamat di stasiun kereta api minggu lalu, dan alasan kenapa polisi gagal untuk menghentikannya.

Di antara masalah lain, surat itu juga menyerukan penyelidikan ke dalam proses di mana pemerintah Carrie Lam memperkenalkan RUU Ekstradisi yang sekarang ditangguhkan.

"Jika kita tidak menghadapi akar masalah, kita tidak hanya mengabaikan misi kita untuk melayani masyarakat, juga tidak mungkin untuk mengarahkan Hong Kong kembali ke jalan yang benar," bunyi surat itu.

Surat lain yang disahkan oleh pegawai negeri sipil yang diidentifikasi, berjumlah lebih dari 200, mengancam pemerintah jika terus mengabaikan opini publik. Anggota staf dari divisi penuntutan Departemen Kehakiman Hong Kong tampaknya mendukung surat yang mengkritik kepemimpinan departemen dan menyerukan penyelidikan atas serangan massa, di kota satelit Yuen Long.

Dan sebuah surat yang dikaitkan dengan petugas pemadam kebakaran dan paramedis mengecam lambatnya respons polisi terhadap serangan massa. Tidak ada petugas yang campur tangan ketika gerombolan itu, orang-orang yang mengenakan kemeja putih dan membawa tongkat, memukuli orang tanpa pandang bulu. Tidak ada penangkapan pada awalnya, dan beberapa dari mereka yang ditahan diduga memiliki hubungan dengan geng-geng penjahat yang dikenal sebagai Triad, yang memiliki sejarah disewa untuk melakukan kekerasan politik.

The Law Society, sebuah organisasi pengacara yang biasanya mengambil posisi pro demokrasi, bergabung dengan seruan untuk penyelidikan independen terhadap krisis politik yang berkembang pada hari Kamis.

Seorang pegawai negeri Hong Kong, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan di tempat kerja, mengatakan dia dan banyak rekannya marah bahwa polisi, ketika mengambil tindakan cepat terhadap pengunjuk rasa antipemerintah, tidak melakukan apa pun untuk menghentikan massa dari pemukulan terhadap beberapa para demonstran yang sama. Dia mengatakan publik kehilangan kepercayaan pada pemerintah, yang mempengaruhi pekerjaan mereka.

<!--more-->

Michael Ngan, seorang petugas Departemen Ketenagakerjaan yang mengajukan aplikasi untuk mengadakan protes Jumat, mengatakan kepada penyiar publik RTHK bahwa ia menganggapnya sebagai respons terhadap kepedulian publik.

"Kami tidak mengorganisir perlawanan, kami juga tidak menentang pemerintah," katanya. "Kami ingin mengirim pesan kepada publik bahwa pegawai negeri dapat mendengar suara Anda dan bersedia membaginya dengan pemerintah, sehingga memperbaiki hubungan antara pemerintah dan rakyat."

Law, kepala pegawai negeri, mengatakan dalam memo internal pada hari Kamis bahwa "pegawai negeri harus tetap netral secara politik," meskipun ia tidak secara eksplisit mengancam untuk menghukum karyawan yang berpartisipasi dalam demonstrasi pada hari Jumat.

Dia mengatakan "pihak luar" bisa salah paham bahwa layanan sipil bertentangan dengan pemerintah.

Pemerintah mengeluarkan pernyataan Kamis malam yang mengatakan bahwa tindakan untuk merongrong prinsip netralitas politik layanan sipil sama sekali tidak dapat diterima.

Beberapa pegawai negeri telah mengatakan bahwa mereka berencana untuk berpartisipasi dalam demonstrasi bahwa penyelenggara protes mendorong orang-orang di seluruh kota untuk bergabung pada hari Senin.

Ngan memberi tahu RTHK bahwa demonstrasi hari Jumat akan tertib. Dia mengatakan bahwa dia bermaksud mengundang Carrie Lam, kepala eksekutif, atau pejabat senior lainnya untuk mendengar suara mereka.

Carrie Lam adalah pegawai negeri sipil karir, seperti juga hampir semua menteri utamanya. Dia bisa bersikap tegas dalam wawancara dan penampilan publik, tetapi dia sering berbicara dengan hangat tentang birokrasi, dan protes serta surat-surat publik menjadi peringatan bahwa sentimen semacam itu tidak selalu dibalas.

Menurut kode etik mereka, pegawai negeri Hong Kong, yang jumlahnya sekitar 180.000, diwajibkan untuk loyal kepada para pemimpin kota dan merahasiakan pandangan pribadi yang bertentangan dengan keputusan pemerintah.

"Begitu sebuah keputusan telah diambil oleh administrasi, pegawai negeri harus mendukung dan mengimplementasikan keputusan tersebut sepenuhnya dan dengan setia terlepas dari preferensi pribadi mereka dan tidak boleh mengungkap pandangan mereka sendiri di depan umum," kata kepala pegawai negeri itu kepada legislatif pada tahun 2004. Sebuah memo yang diperbarui pada tahun 2015 mengatakan bahwa pegawai negeri sipil tidak dilarang untuk bergabung dengan organisasi politik atau kegiatan yang tidak bertentangan dengan tugas resmi mereka.

Tetapi pada tahun 1970-an, setelah Hong Kong memulai kampanye agresif melawan korupsi polisi, beberapa PNS memprotes pemerintah.

Pada tahun 1977, setelah serangkaian demonstrasi, puluhan petugas menyerbu markas besar sebuah badan antikorupsi, Komisi Independen Anti Korupsi. Akibatnya, Murray MacLehose, gubernur kolonial Hong Kong, mengeluarkan amnesti parsial untuk korupsi polisi masa lalu.

Hukuman yang mengancam PNS Hong Kong jika berpartisipasi dalam demonstrasi hari ini, apapun jenisnya, akan menjadi pertimbangan bagi atasan langsung mereka.