TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menyambut baik kemajuan dalam upaya menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan antara Beijing dan ASEAN. Empat negara anggota ASEAN yakni Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam terlibat dalam perebutan wilayah perairan ini dengan Cina dan Taiwan.

Kementerian Luar Negeri dalam keterangan menyebut pada pekan lalu di Penang, Malaysia, telah dilakukan first reading dari single draft Code of Conduct (COC) yang nantinya akan mengatur lalu lintas keseharian di Laut Cina Selatan. Saat ini, naskah negosiasi COC sudah rampung sehingga bisa lanjut ke second reading.

"Yang kami harapkan adalah kemajuan positif yang ada di dalam meja perundingan untuk COC ini juga direfleksikan dalam situasi atau perkembangan di lapangan," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi disela-sela pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMM di Bangkok, Thailand, 1 Agustus 2019.

Parade angkatan laut Cina di Laut Cina Selatan terlihat dari satelit pencitraan, 28 Maret 2018. CNN - Planet Labs

Menurut Retno, kepercayaan dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan amat penting demi terciptanya perdamaian dan stabilitas. Sebab stabilitas dan perdamaian itu hanya bisa terwujud jika seluruh pihak terkait menghomati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

"Posisi indonesia mengenai masalah perkembangan di Laut Cina Selatan sangat jelas, yakni selalu berpijak pada prinsip-prinsip internasional," kata Retno.

Situasi di Laut Cina Selatan dalam beberapa bulan terakhir diselimuti ketegangan. Pada Rabu, 31 Juli 2019, Manila melayangkan protes diplomatik kepada Cina menyusul laporan yang menyebut lebih dari 100 kapal nelayan penangkap ikan asal Cina terlihat berlayar di kawasan Laut Cina Selatan.

Penasehat Keamanan Nasional Filipina Hermogenes Esperon Jr mengungkap ada 113 kapal nelayan Cina terlihat berkerumun di pulau Pag-asa pada 24 Juli dan 25 Juli 2019. Pag-asa atau yang dikenal pula dengan Thitu adalah pulau terbesar kedua di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan.