TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 62 warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) saat ini meringkuk dalam tahanan kantor-kantor imigrasi setempat. Hal itu sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses registrasi yang diwajibkan pemerintah AS terhadap seluruh pria dewasa warga asing yang tinggal di sana. W Indonesia mendapat giliran melakukan registrasi sejak 24 Februari hingga 25 April lalu. Sepanjang periode itu, sebanyak 12.310 WNI telah memenuhi kewajibannya. Hasilnya, di samping 62 orang kini ditahan karena berbagai pelanggaran, baik itu kriminal, overstay atau kelengkapan dokumen, 1.901 lainnya masih diwajibkan melapor kembali (Notice To Appear/NTA) Dino Pati Djalal, direktur Amerika Utara dan Tengah Departemen Luar Negeri (Deplu), ketika ditemui di ruang kerjanya di Deplu, Jakarta, Senin (5/5) siang, menuturkan bahwa mereka yang di luar kasus kriminal, umumnya ditahan karena tidak membayar uang jaminan. Sedang yang memperoleh status NTA, tidak ditahan karena membayar uang jaminan itu. Terhadap mereka semua, Dino menjelaskan, belum tentu akan berujung pada deportasi. Menurut dia, mereka masih memiliki kesempatan membela diri dan melengkapi dokumen-dokumennya. Sejumlah besar dari 12.310 WNI yang telah melakukan regristrasi itu, kata Dino, memenuhi kewajibannya di pengujung akhir periode pendaftaran. Ia merujuk pada data minggu-minggu awal periode itu yang hanya mencatatkan sekitar 1.000 WNI. Meski mengaku cukup lega dengan angka WNI yang patuh atas kewajiban regristrasi itu, Dino mensinyalir masih banyak WNI yang tiarap, yang secara sembunyi-sembunyi menghindar dari kewajiban itu. Kondisi itu mengingat perkiraan total WNI yang ada di AS berkisar 60 hingga 74 ribu orang. Pasti ada yang tiarap, kata salah satu orang yang pernah disebut-sebut sebagai calon juru bicara Presiden Megawati ini. Namun, Dino tidak bisa memastikan berapa jumlah WNI yang tiarap itu. Menurut dia, sangat sulit menentukannya, mengingat sebagian besar WNI di AS tidak melaporkan keberadaannya kepada perwakilan RI. Ia menunjuk kepada WNI yang kemungkinan telah melakukan voluntary departure, yakni mereka yang memilih meninggalkan AS sebelum mengikuti proses regristrasi. Mereka pasti ada, tetapi kita tidak tahu jumlahnya, kata dia. Tentang keberadaan WNI yang memilih tiarap itu sendiri, Dino menambahkan dikuatkan pula dari informasi di lapangan. Pemerintah, kata dia, tidak dapat berbuat banyak selain tetap menghimbau, agar mereka tetap mau menyelesaikan permasalahannya masing-masing. Demikian pula untuk upaya antisipasi dari pemerintah, Dino tidak dapat menjanjikan banyak. Seperti dituturkan Dino, mereka yang berupaya menghindar itu akan dianggap melakukan pelanggaran kriminal, tidak lagi pelanggaran sipil. Dan itu dipastikan lebih berat. Sekarang, apabila mereka ketahuan, yang kita siapkan paling layanan konsuler sewajarnya, kata Dino sambil menambahkan bahwa antisipasi yang seperti itu sudah menjadi pekerjaan rutin Deplu. Dalam kesempatan itu, Dino mengaku belum menerima laporan soal permintaan sejumlah WNI di AS atas suaka politik ataupun naturalisasi. Gejala permintaan naturalisasi massal itu sendiri diungkapkan Arizal Effendi, dirjen Amerika dan Eropa Deplu, minggu lalu. Belum ada laporan itu. Kalaupun ada, angkanya sangat tidak signifikan, ujar Dino. (Wuragil - TNR)