TEMPO.CO, Hong Kong – Pejabat Gedung Putih memantau kabar adanya sekumpulan pasukan Cina di dekat perbatasan dengan Hong Kong.

Ini terjadi setelah unjuk rasa sehari sebelumnya di Hong Kong berakhir rusuh antara pemrotes dan polisi.

Pengunjuk rasa menolak amandemen legislasi ekstradisi, yang memungkinkan otoritas Hong Kong mengekstradisi warganya ke Cina daratan jika dianggap melanggar hukum. Proses amandemen legislasi ini telah berhenti karena kuatnya penolakan warga.

“Pengunjuk rasa telah berkembang dan mereka memprotes pengaruh Beijing, Cina terhadap wilayah otonom yang relatif tenang itu,” begitu dilansir News pada Rabu, 31 Juli 2019.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada media secara anonim bahwa ada unit yang berkumpul di perbatasan Hong Kong, yang bisa jadi polisi atau tentara Cina.

Kabar kehadiran pasukan Cina di perbatasan ini membuat kepanikan sebagian warga Hong Kong dan terungkap sosial media.

Apalagi, pengunjuk rasa baru saja terlibat adu fisik dengan polisi setelah ratusan warga turun ke jalan. Mereka memprotes kabar bahwa 44 orang warga yang ditahan pada unjuk rasa Ahad kemarin bakal terkena sejumlah tuntutan hukum serius.

Sejumlah polisi anti-huru hara dengan bersenjata senapan terekam kamera berpatroli di sejumlah stasiun kereta. Beberapa orang di sosial media mengatakan polisi mengarahkan senjata apinya kepada pengunjuk rasa tidak bersenjata.

Asosiasi Jurnalis Hong Kong, mengatakan polisi menyerang jurnalis yang meliput acara unjuk rasa kemarin. Seorang fotografer terkena benturan tameng di bagian kepala.

Sebuah insiden kembang api terjadi pada pukul tiga pagi tadi dan melukai enam orang. Lima orang dibawa ke rumah sakit.

“Polisi Hong Kong tahu hukum tapi melanggar hukum,” kata pengunjuk rasa berteriak di jalan-jalan. Polisi diketahui mengejar pengunjuk rasa yang menolak membubarkan diri hingga unjuk rasa pada malam hari.

Warga Hong Kong menggelar unjuk rasa sejak Juni 2019 karena memprotes amandemen legislasi ekstradisi, yang memungkinkan warga diekstradisi di Cina karena dianggap melanggar hukum.

Pada Rabu pagi tadi, warga berkumpul di luar gedung pengadilan di Hong Kong saat 40 orang pemrotes ditahan dan akan bersaksi.

Sejumlah pegawai negeri sipil Hong Kong mulai memprotes sikap pemerintahan Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang dinilai pro Beijing. Mereka menulis surat terbuka mengecam kebijakan Lam.

Sekelompok aparatur sipil negara juga berencana menggelar unjuk rasa pada Jumat malam pada akhir pekan ini. Mereka mengeluhkan kepemimpinan Carrie Lam, yang membuat Hong Kong mengalami krisis demokrasi dan mengguncang pusat industri keuangan internasional ini.

Soal kondisi ini, Menlu AS, Mike Pompeo, mendesak Cina melakukan hal yang benar terkait Hong Kong.

“Terkait Hong Kong, ini adalah rakyat Hong Kong yang meminta pemerintah mendengarkan aspirasi mereka,” kata Pompeo. “Jadi pemerintah sudah sewajarnya mendengarkan aspirasi rakyatnya.”

Namun, juru bicara Kemenlu Cina, Hua Chunying, menyalahkan Amerika karena protes yang semakin merebak ini.

“Jelas Pompeo menaruh dirinya pada posisi yang salah dan masih menganggap dirinya sebagai kepala CIA,” kata Hua.

“Dia mungkin berpikir kerusuhan di Hong Kong masuk akal karena ini semua kerjaan AS,” kata dia. Saat ini, pemerintah AS, Cina dan Hong Kong belum berkomentar soal adanya pasukan Cina di perbatasan Hong Kong.