TEMPO.CO, Phnom Penh - Pemerintah Cina dan Kamboja menggelar latihan perang tahun ketiga berjudul Golden Dragon secara besar-besaran.

Latihan ini digelar di Provinsi Kampot pada 13 Maret 2019. Latihan militer ini menimbulkan kecurigaan di Barat bahwa Kamboja mulai berpaling ke Cina.

Latihan ini melibatkan 250 personel militer Cina dan 2.500 militer Kamboja dalam latihan yang berjalan selama 15 hari di kawasan menembak Chum Kiri Military Shooting Range Training Field di distrik Chum Kiri, Provinsi Kampot, Kamboja.

Latihan tahun ketiga ini dilakukan secara jauh lebih besar dibandingkan latihan pada tahun sebelumnya. Latihan Golden Dragon 2019 ini melibatkan kendaraan lapis baja seperti truk, tank dan helikopter.

Latihan ini juga melibatkan artileri dan mortar dengan fokus bertempur melawan kelompok teroris serta upaya penyelamatan pada saat terjadi bencana alam. Latihan ini ditutup pada 27 Maret 2019 oleh Menteri Pertahanan Kamboja, Jenderal Tea Banh.

Menurut Deputi Komandan Militer Kamboja, Ith Sarat, dalam pidato pembukaan, latihan perang ini melibatkan lebih banyak personel dibanding latihan sebelumnya.

Latihan militer ini juga untuk meningkatkan hubungan kedua negara. “Latihan miiter ini tidak dimaksudkan untuk mengancam negara lain,” kata dia.

Latihan Golden Dragon 2019 ini digelar setelah kementerian Pertahanan Kamboja menunda secara mendadak latihan militer “Angkor Sentinel” yang melibatkan militer AS.

Kamboja juga juga meninggalkan latihan anti-terorisme dengan militer Australia pada 2017. Pemerintahan Hun Sen beralasan pemerintah sedang sibuk mengamankan pemilu 2018. Namun, latihan dengan Australia ini belum juga diaktifkan kembali pada 2019.

Menurut pengamat asing, ini mengindikasikan Kamboja mulai beralih dari pengaruh Barat ke Cina, yang sedang menanjak.

Pemerintah Kamboja pernah mengatakan akan mengaktifkan kembali latihan militer dengan AS meski tidak menceritakan detilnya.

Belakangan, seperti dilansir Aljazeera, pemerintah Kamboja diduga telah mencapai kesepakatan dengan Cina untuk mendirikan pangkalan militer Beijing di sana. Namun, PM Hun Sen membantah berita ini dengan mengatakan konstitusi negara melarang pemerintah menampung pangkalan militer asing.