Pendiri Huawei Tawarkan Gaji Rp 4 Miliar untuk Periset

Rabu, 24 Juli 2019 14:00 WIB

Logo Huawei. REUTERS/Edgar Su

TEMPO.CO, Jakarta - Huawei menawarkan lowongan pekerjaan untuk periset dengan gaji menggiurkan untuk mengembangkan teknologi setelah dilarang Amerika Serikat.

Kantor pusat Huawei di Shenzhen, Cina, akan merekrut 20 hingga 30 pelamar dari seluruh dunia untuk membangun teknologinya, menurut email yang beredar pada Selasa, dan ditandatangani oleh pendiri dan CEO Ren Zhengfei.

Informasi ini beredar ketika Huawei mengumumkan telah mem-PHK 600 orang pada hari yang sama di anak perusahaan penelitian dan pengembangan AS, Futurewei Technologies.

Dalam upaya perekrutannya yang baru, Huawei mengatakan angkatan pertama dari perekrutan khusus akan mencakup delapan lulusan baru dengan gelar doktor, yang masing-masing akan menerima gaji tahunan antara 896.000 yuan hingga 2,01 juta yuan (Rp 1,82 miliar hingga Rp 4 miliar), menurut email pada Rabu, dilaporkan South China Morning Post, 24 Juli 2019.

"Huawei perlu memenangkan pertempuran teknologi dan komersial di masa depan," kata Ren seperti dikutip dalam email. Dia mengatakan merekrut talenta terkemuka untuk memberi manfaat bagi perusahaan.

Advertising
Advertising

Inisiatif itu akan diperluas setiap tahun sejalan dengan upaya perusahaan untuk membangun kemampuan tempur, menurut pernyataan itu.

Seorang karyawan Huawei, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan diskusi internal tentang paket gaji yang tinggi cukup memanas. Seorang juru bicara Huawei menolak berkomentar.

Pendiri Huawei Ren Zhengfei menghadiri diskusi panel di kantor pusat perusahaan di Shenzhen, provinsi Guangdong, Cina 17 Juni 2019. [REUTERS / Aly Song]

Bloomberg melaporkan pada hari Rabu bahwa Huawei Technologies mempercepat pertumbuhan pendapatan menjadi sekitar 30 persen di babak pertama setelah tim terpilih mengamankan pasokan kritis untuk menjaga produksi tetap berjalan meskipun ada pembatasan ekspor teknologi AS.

Dua bulan setelah larangan pemerintahan Trump yang memutuskan hubungan Huawei dari pemasok Amerika, perusahaan teknologi terbesar Cina mulai merasakan kesulitan.

Tercatat eski pertumbuhan pendapatan 30 persen menandai perlambatan dari 39 persen pada tiga bulan pertama 2019, namun naik tajam dari 2018.
Eksekutif Huawei mengatakan kepada staf bahwa mereka merasa lega pendapatan tidak lebih buruk, menurut sumber yang enggan disebut identitasnya.

Huawei, yang diperkirakan akan mengumumkan kinerja keuangannya selama enam bulan pertama tahun ini pada 30 Juli, dimasukkan dalam daftar hitam perdagangan Departemen Perdagangan AS, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.

Departemen Perdagangan AS secara efektif telah menghalangi Huawei untuk membeli perangkat keras, perangkat lunak, dan jasa dari pemasok hi-tech Amerika.

Sementara pemerintah AS baru-baru ini mengatakan akan mengizinkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk menjual produk mereka ke Huawei selama itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional, kepala eksekutif Ren mengatakan keputusan AS tidak akan memiliki banyak dampak pada perusahaan.

Meskipun ada daftar hitam perdagangan AS, Huawei memperkirakan akan mengirim 270 juta smartphone ke seluruh dunia tahun ini, naik 30 persen dari 2018, kata Ren.

Huawei juga telah mendapatkan 50 kontrak peralatan jaringan seluler 5G komersial di seluruh dunia, 28 di antaranya ditandatangani di Eropa, kata Chen Lifang, presiden departemen urusan publik dan komunikasi perusahaan Huawei di Brussels pekan lalu.

Berita terkait

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

26 menit lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

1 jam lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

5 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

8 jam lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

9 jam lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

1 hari lalu

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

1 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Baca Selengkapnya