DPR Menunggu Kesaksian Robert Mueller untuk Jatuhkan Trump

Rabu, 24 Juli 2019 09:00 WIB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Robert Mueller. AP Photo/Carolyn Kaster, Foto/qz.com

TEMPO.CO, Jakarta - Sehari sebelum penasihat khusus FBI Robert Mueller bersaksi tentang Donald Trump di depan Kongres AS, Departemen Kehakiman memerintahkan Mueller untuk membatasi pernyataannya.

Pada Rabu waktu Amerika, Mueller dijadwalkan untuk bersaksi di depan komite Dewan Peradilan dan Intelijen yang dipimpin Demokrat untuk membahas penyelidikannya mengenai peran Rusia dalam pemilihan AS 2016, kontak antara kampanye Trump dan Moskow, dan upaya presiden untuk menghalangi penyelidikan.

Wakil Jaksa Agung Bradley Weinsheimer menulis dalam sebuah surat kepada Mueller pada Senin bahwa kesaksian mantan direktur FBI harus tetap dalam batas-batas laporan investigasi penasihat khusus setebal 448 halaman yang dirilis departemen dalam bentuk 'yang sudah disunting' pada 18 April.

Weinsheimer menulis bahwa beberapa hal yang dicakup oleh penyelidikan dilindungi oleh "hak istimewa eksekutif," sebuah prinsip hukum yang diterapkan oleh presiden AS untuk menjaga cabang pemerintah lainnya dari mendapatkan akses ke informasi cabang eksekutif internal tertentu. Biasanya digunakan untuk menjaga diskusi internal antara presiden dan penasihatnya pribadi.

Namun Ketua Komite Kehakiman House Jerrold Nadler, seperti dilaporkan Reuters pada 24 Juli 2019, mengatakan Mueller tidak harus mematuhi surat itu.

Advertising
Advertising

"Dia tidak bekerja untuk mereka. Dan surat itu menanyakan hal-hal yang berada di luar kewenangan lembaga untuk bertanya bahkan jika dia masih bekerja untuk mereka," kata Nadler.

Dia mengatakan dia tidak berpikir surat itu menimbulkan hambatan bagi anggota komite.

"Saya pikir sangat arogan departemen kehakiman untuk mencoba mengajarinya apa yang harus dikatakan," tambah Nadler. "Itu adalah upaya menutup-nutupi terus menerus oleh pemerintah untuk menjaga informasi dari orang-orang Amerika."

Seorang juru bicara untuk Mueller, Jim Popkin, mengatakan surat itu telah diterima, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut.

Popkin dan staf Komite Kehakiman DPR membenarkan bahwa Aaron Zebley, mantan wakil penasihat khusus yang memiliki pengawasan harian atas penyelidikan di kantor penasihat khusus, akan menemani Mueller ke persidangan.

Zebley diperkirakan tidak akan menjadi saksi.

Tapi pada Selasa, anggota Komite Kehakiman DPR dari Republik, Doug Collins, meningkatkan kemungkinan bahwa Zebley bisa bersaksi di bawah sumpah.

Zebley sebelumnya menjabat sebagai kepala staf FBI ketika Mueller sebagai direktur FBI.

Baik Mueller dan Zebley bergabung dengan firma hukum WilmerHale pada tahun 2014 setelah meninggalkan FBI, dan Zebley sebelumnya juga bekerja untuk Mueller melakukan penulisan pidato, menurut formulir etika yang diajukan ke Departemen Kehakiman.

Sementara Trump menyuarakan ketidaksenangannya di Twitter dengan membiarkan Zebley, yang merupakan anti-Trump, untuk membantu Robert Mueller dengan kesaksiannya.

New York Times melaporkan, Ketua Demokrat dari dua komite DPR, Jerrold Nadler dari New York dan Adam B. Schiff dari California, akan memimpin pertanyaan untuk kedua sesi. Tetapi Partai Republik sedang bersiap untuk mencoba melawan mereka, dipimpin oleh Doug Collins dari Georgia dan Devin Nunes of California, dengan bantuan dari Jim Jordan dari Ohio, salah satu kritikus paling vokal dari investigasi Robert Mueller terkait campur tangan Rusia dalam kampanye pilpres Donald Trump.

Berita terkait

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

2 hari lalu

Ini Agenda Masa Jabatan Kedua Trump, termasuk Deportasi Massal

Donald Trump meluncurkan agenda untuk masa jabatan keduanya jika terpilih, di antaranya mendeportasi jutaan migran dan perang dagang dengan Cina.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

3 hari lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

4 hari lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

13 hari lalu

Aktivis Lingkungan Aeshnina ke Kanada Minta Justin Trudeau Hentikan Ekspor Sampah Plastik ke Indonesia

Aktivis lingkungan Aeshnina Azzahra Aqilani co Captain Riverin minta PM Kanada Justin Trudeau hentikan impor sampah plastik ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Seorang Pria Bakar Diri di Luar Gedung Pengadilan Saat Trump Disidang

15 hari lalu

Seorang Pria Bakar Diri di Luar Gedung Pengadilan Saat Trump Disidang

Seorang pria membakar dirinya di luar gedung pengadilan New York tempat persidangan uang tutup mulut bersejarah Donald Trump.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Salahkan Joe Biden atas Serangan Iran ke Israel

20 hari lalu

Donald Trump Salahkan Joe Biden atas Serangan Iran ke Israel

Donald Trump menilai saat ini adanya kurangnya kepemimpinan Joe Biden hingga membuat Tehran semakin berani

Baca Selengkapnya

Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

24 hari lalu

Trump Tolak Undangan Zelensky, Menilai Tak Pantas Kunjungi Ukraina

Bekas Presiden AS Donald Trump menolak undangan Presiden Volodymyr Zelensky untuk menyambangi Ukraina.

Baca Selengkapnya

Trump: Kehormatan bagi Saya Masuk Penjara karena Melanggar Perintah Pembungkaman

27 hari lalu

Trump: Kehormatan bagi Saya Masuk Penjara karena Melanggar Perintah Pembungkaman

Trump telah mengaku tidak bersalah atas 34 dakwaan pemalsuan catatan bisnis dan menyangkal pernah bertemu dengan Stormy Daniels.

Baca Selengkapnya

Berusia 75 Tahun, NATO Hadapi Sejumlah Ancaman, Termasuk Trump

31 hari lalu

Berusia 75 Tahun, NATO Hadapi Sejumlah Ancaman, Termasuk Trump

Sekjen NATO mendesak Amerika Serikat tetap bersatu dengan Eropa, meski seandainya Donald Trump kembali berkuasa di Gedung Putih

Baca Selengkapnya

Trump Dikabarkan Baru-baru Ini Berbicara dengan Mohammed bin Salman

31 hari lalu

Trump Dikabarkan Baru-baru Ini Berbicara dengan Mohammed bin Salman

Arab Saudi adalah tempat yang dikunjungi Trump setelah dilantik sebagai Presiden AS pada 2017.

Baca Selengkapnya