TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Tetap Korea Utara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprotes surat yang dikirim pemerintah Amerika Serikat hanya beberapa hari setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, seperti dilansir Al-Jazeera, 4 Juli 2019.

Baca juga: Trump Kirim Surat Pribadi kepada Kim Jong Un, Reaksi Korea Utara

Misi Korea Utara di PBB menganggap surat AS yang meminta semua negara anggota PBB untuk memulangkan semua pekerja Korea Utara sebagai bukti bahwa AS,"Masih berkeras untuk melakukan tindak bermusuhan terhadap Korea Utara". Mereka juga menganggap AS "terobsesi dengan sanksi".

"Hal yang tidak dapat diabaikan adalah surat ini dikirimkan oleh Misi Amerika Serikat untuk PBB di bawah arahan Kementerian Luar Negeri, pad hari yang sama ketika Presiden Trump meminta pertemuan,” tulis misi Korea Utara dalam pernyataan pers.

Baca juga: Trump dan Kim Jong Un Berhasil Capai Denuklirisasi di Vietnam

Surat yang dikirimkan pada 27 Juni 2019 itu menyebutkan pemerintah AS mengharapkan seluruh pekerja Korea Utara di seluruh dunia telah dipulangkan pada 22 Desember 2019.

Sebelumnya, Korea Utara telah menerima berbagai sanksi akibat menjalankan program nuklir. Seperti dilansir CNBC, negara-negara anggota PBB telah melarang ekspor komoditas-komoditas seperti batu bara, besi, timbel, tekstil, dan makanan laut.

Baca juga: Alasan Singapura Keluarkan Rp 209 Miliar untuk Trump-Kim Jong Un

Trump dan Kim Jong Un bertemu pada Ahad pekan lalu di Zona Demiliterisasi. Ini menjadi pertemuan pertama seorang Presiden AS dengan pemimpin Korea Utara di kawasan yang memisahkan kedua Korea. Saat itu, Trump dan Kim bersepakat untuk melanjutkan proses perdamaian. Menlu AS, Mike Pompeo, mengatakan akan menggelar pertemuan dengan delegasi kemenlu Korea Utara pada pertengahan Juli 2019.