TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan Arab Saudi semakin berani dan kreatif mempertahankan hak mereka terutama hak memiliki dan mengemudi mobil serta bekerja dengan memasukkannya dalam kontrak nikah.

Kontrak nikah telah lama menjadi jaring pengaman bagi para pengantin perempuan dalam masyarakat yang sangat patriarkal, yang digunakan untuk menjamin tuntutan yang kerap rentan terhadap tuntutan suami dan keluarga.

Baca juga: 5 Terobosan Arab Saudi untuk Perempuan

Kontrak nikah yang mengikat secara hukum biasanya mengkodifikasi hak perempuan seperti memiliki rumah sendiri, menyewa pembantu, studi dan bekerja.

Setelah pemerintah Arab Saudi tahun lalu mencabut larangan mengemudi bagi perempuan yang berlaku selama berpuluh tahun, kontrak nikah memuat persyaratan baru bagi calon suami berupa istri berhak memiliki dan mengemudi mobil sendiri serta bekerja.

Perempuan Arab Saudi tidak memerlukan izin lagi dari suami untuk mengemudikan mobil atau mendapat pengawalan dari suami atau saudara laki-lakinya jika keluar rumah.

Majd, 29 tahun, yang menikahi tunangannya di Dammam, menandatangani kontrak nikah yang isinya tunangannya yang berusia 21 tahun berhak mengemudi dan bekerja.

Baca juga: Arab Saudi Punya Pilot Perempuan Pertama Pesawat Komersial

"Dia mengatakan, dia ingin mandiri. Saya jawab: 'tentu, kenapa tidak'?," kata Majd, seperti dikutip dari Asia One, 24 Juni 2019.

Untuk mencegah tidak terjebak dalam skenario dan konflik dalam pernikahan, sehubungan dengan hak-hak perempuan Arab Saudi yang baru dinikmati setahun ini, kontrak nikah juga diberi persyaratan.

"Ini jalan untuk menjamin suami akan memegang janjinya. Pelanggaran terhadap persyaratan pernikahan dapat digunakan untuk mengajukan cerai," kata Abdulmohsen al-Ajemi, seorang ulama di Riyadh yang baru pertama kali mengalami pernikahan semacam ini pekan lalu.

Selain itu, perempuan-perempuan Arab Saudi juga semakin berani untuk menuntut suaminya berhenti merokok.

Baca juga: Miliarder Wanita Arab Saudi Cari Suami, Ini Syaratnya

Perempuan Arab Saudi lainnya meminta suaminya untuk tidak meminta gajinya dan menolak hamil di tahun pertama pernikahan mereka.

Bahkan ada dokumen kontrak nikah yang melarang suaminya memiliki istri kedua sekalipun negara ini mengakui poligami.

Nah, itu syarat yang satu ini, suami yang menyetujui persyaratan tidak beristri lebih dari satu menuai amarah dan ejekan sebagai lelaki tidak jantan.

"Di masa lalu masyarakat tidak mendengarkan perempuan. Para suami akan berbalik dan tegas mengatakan 'tidak'. Tapi sekarang mereka mendengarkan aspirasi perempuan, beradaptasi dengan tuntutan mereka," kata ulama Ajemi.

Menurut Ajemi, pengaturan hak perempuan diatur dalam kontrak nikah merupakan transformasi sosial di Arab Saudi yang memberikan jaminan lebih baik kepada hak-hak perempuan.