TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 1 juta orang melakukan demonstrasi di Hong Kong pada Minggu malam, 9 Juni 2019 untuk menolak rancangan undang-undang ekstradisi yang memberi izin aparat penegak hukum membawa tersangka diadili di pengadilan di Cina daratan.

Para demonstran menduga RUU Ekstradisi menyasar warga Hong Kong dengan alasan politik, pelanggaran bisnis yang tidak disengaja, dan merusak sisem hukum semi-otonomi.

Baca juga: Cina Perlahan Mulai Terapkan Larangan Berekspresi di Hong Kong

Mengutip laporan CNN, Minggu, 9 Juni 2019, protes atas rancangan undang-undang Ekstradisi ini juga disuarakan kalangan komunitas bisnis yang selama ini dianggap pro-konservatif dan adu pukul di badan legislatif Hong Kong.

Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa mengkritik Cina dengan mengeluarkan rancangan undang-undang ekstradisi ini.

Demonstrasi terbesar sejak Hong Kong diserahkan Inggris ke Cina tahun 1997 membuat aparat kepolisian bekerja keras mencegah upaya demonstran memaksa masuk ke gedung Dewan Legisliatif di distrik bisnisAdmiralty.

Ribuan pengunjuk rasa melakukan aksi menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi ke Cina di depan gedung parlemen Hong Kong, 9 Juni 2019. REUTERS/Tyrone Siu

Baca juga: Anggota Parlemen Hong Kong Berkelahi saat Rapat RUU

Polisi menyemprotkan air lada ke arah pendemo. Hingga Senin pagi ini para demonstran bertahan di sekitar gedung.

Mengutip laporan Reuters, veteran anggota parlemen dari partai Demokrat Hong Kong James To menuntut Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam yang selama ini diketahui pendukung Beijing untuk mundur dari jabatannya.

"Dia harus menarik rancangan undang-undag itu dan mundur," kata To.

Baca juga: Rasisme Semakin Meluas, LSM di Hong Kong Lakukan Ini

Lam belum memberikan tanggapannya atas tuntutan demonstran yang menolak pemberlakuan rancangan undang-undang ekstradisi dan menuntutnya mundur dari jabatannya.

Para demonstran yang memenuhi jalan-jalan di Hong Kong tampak membawa payung kuning yang menjadi simbol perlawanan kelompok pro-demokrasi dalam aksi protes selama 79 hari pada tahun 2014.

Mereka meneriakkan "Tidak ada ekstradisi Cina, tidak ada hukum iblis, sambil berjalan mengitari jalan-jalan kota, dan yang lainnya meneriakkan agar Lam dan pejabat senior Hong Kong lainnya mundur.