TEMPO.CO, Jenewa – Sejumlah pakar Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan digelarnya investigasi terhadap kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam perang melawan para pencandu narkoba.

Baca juga: 5 poin Soal Perang Narkoba Brutal di Filipina Ala Duterte

Sebelas pakar HAM independen dari PBB menuding Duterte telah mengintimidasi secara terbuka para aktivis dan hakim dari Mahkamah Agung. Duterte juga dituding merendahkan martabat perempuan, dan menyerukan tindak kekerasan terhadap para para bandar dan pengedar narkoba.

“Kami mencatat jumlah kematian tidak wajar dan pembunuhan oleh polisi dalam konteks perang melawan narkoba, begitu juga pembunuhan terhadap para pembela HAM,” kata para ahli termasuk Agnes Callamard, yang merupakan investigator PBB untuk pembunuhan ekstra-judisial seperti dilansir Reuters pada Jumat, 7 Juni 2019.

Baca juga: Rodrigo Duterte Ancam Bunuh Uskup Jika Terlibat Narkoba

Duterte memenangkan pemilu di Filipina pada 2016 dengan janji kampanye menghapus peredaran narkoba dan menekan angka kriminalitas. Dia mengatakan akan meningkatkan upaya ini pada 2019.

“Pemerintah Filipina telah mengindikasikan tidak akan meningkatkan upaya mereka memenuhi kewajiban untuk menggelar investigasi penuh yang selayaknya untuk mengungkap kasus-kasus ini,” kata para ahli dalam pernyataan bersama di Jenewa.

Baca juga: Duterte Ancam akan Bunuh Polisi yang Terlibat Narkoba

Para ahli, seperti dilansir Aljazeera, mendesak Dewan HAM PBB, yang beranggotakan 47 negara, untuk melakukan investigasi independen atas merosotnya standar HAM di Filipina.

Salah satu pejabat pelaksana perang melawan narkoba di Filipina, Ronald dela Rosa, menantang jaksa untuk menangkapnya atas tewasnya ribuan orang. Dia baru-baru ini terpilih sebagai anggota Senat sehingga memiliki kekebalan hukum.

Menurut Dela Rosa, ada sekitar 5000 tersangka bandar dan pengedar narkoba yang tewas ditembak polisi dalam penggerebekan narkoba karena melawan petugas.

Baca juga: Rodrigo Duterte: Bandar Narkoba Harus Dipenjara Jika Ingin Hidup

Menurut Richard Heydarian, seorang pengamat politik di Manila seperti dilansir Aljazeera, seruan para pakar HAM ini muncul setelah Duterte dan sekutunya memenangkan pemilu sela di Filipina. Menurut ini, ini merupakan sinyal peringatan dari lembaga internasional kepada Duterte meskipun posisinya menguat secara domestik.