TEMPO.CO, Jakarta - Boris Johnson, kandidat utama untuk menggantikan Theresa May sebagai Perdana Menteri Inggris hadir di pengadilan untuk menghadapi tuduhan bahwa ia berbohong kepada publik selama kampanye referendum Brexit 2016.

Seorang hakim di Pengadilan Westminster Magistrate di London memutuskan bahwa Boris Johnson, mantan menteri luar negeri Inggris, harus menghadapi panggilan pribadi atas tiga tuduhan pelanggaran di kantor publik.

Menurut laporan CNN, 30 Mei 2019, Johnson dituduh salah klaim bahwa keanggotaan Inggris di Uni Eropa menelan biaya 350 juta poundsterling atau sekitar Rp 6,3 triliun.

Baca juga: Sambil Terisak, PM Inggris Theresa May Umumkan Pengunduran Diri

Klaim itu terpampang di sisi bus yang melakukan tur keliling Inggris selama kampanye yang berlangsung sengit, yang akhirnya memberikan 52 persen suara mendukung Inggris bercerai dengan Uni Eropa.

"Setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan, saya puas bahwa ini adalah kasus yang tepat untuk mengeluarkan panggilan seperti yang diminta untuk tiga pelanggaran sebagaimana dirancang," tulis Hakim Margot Coleman.

Permohonan itu diajukan oleh Marcus Ball dan dibiayai oleh kampanye crowdfunded. Dia mengklaim Johnson menyesatkan publik menjelang dan setelah referendum Brexit, dan mengulangi klaim 350 juta poundsterling selama pemilihan umum 2017.

Bus "Vote Leave" yang digunakan kampanye Brexit diparkir di luar Gedung Parlemen pada tahun 2016.[CNN]

Pengacara Ball berpendapat bahwa berbohong pada platform nasional dan internasional merusak kepercayaan publik terhadap politik. Dia menambahkan Johnson harus dikenakan sanksi pidana.

Tim hukum pemohon menulis surat kepada Boris Johnson pada bulan November 2018, memintanya untuk memberikan penjelasan tertulis untuk klaimnya, namun tidak pernah mendapat balasan.

Baca juga: Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Kandidat Kuat Pengganti May

Pengacara Boris Johnson menolak gugatan tersebut sebagai "aksi politik" yang dilakukan oleh jaksa dari kelompok kampanye Brexit Justice Limited ia klaim untuk merusak hasil referendum Brexit.

Menurut perwakilan kuasa hukum Johnson, permohonan itu tidak berarti kasus bukti dan hukum bisa digunakan untuk mengeluarkan surat panggilan pengadilan.

Baca juga: 7 Kandidat Perebutkan Kursi Perdana Menteri Inggris

Sebaliknya, katanya, untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Inggris permohonan kasus ini berusaha menggunakan hukum pidana untuk mengatur konten dan kualitas debat politik.

Jika permohonan kasus Boris Johnson ini berakhir dengan sanksi pidana, maka ini bisa membuka jalan bagi jaksa penuntut swasta lainnya untuk mengajukan permohonan kasus terhadap politisi Inggris atas pernyataan yang menyesatkan.