TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan darurat nasional terhadap produk teknologi atau barang yang diproduksi produsen kompetitor Amerika Serikat. Tindakan Trump itu dituding sebagai upaya untuk membekukan pasar 5G ZTE dan Huawei.

Di kutip dari rt.com, Kamis, 16 Mei 2019, Trump berpandangan produk kompetitor telah meningkatkan dan mengeksploitasi kelemahan informasi, teknologi komunikasi dan layanan. Hal itu tak pelak mendorongnya menerbitkan perintah eksekutif pada Rabu, 15 Mei 2019 dan menyematkan status darurat nasional terhadap produk buat asing, pengembang, manufaktur atau suplai informasi serta teknologi komunikasi dari non-Amerika Serikat.

Baca: Direktur Keuangan Huawei Ditangkap, Amerika dan Cina Memanas

Melalui status darurat nasional ini, maka Kementerian Perdagangan Amerika Serikat bisa memblokir setiap jenis transaksi yang bisa menimbulkan risiko sabotase, subversi teknologi informasi, komunikasi, layanan atau hal yang bisa menimbulkan risiko kekacauan keamanan terhadap infrastruktur penting atau ekonomi digital.

Dengan terbitnya status darurat nasional, Kementerian Perdagangan Amerika Serikat telah diperintahkan membuat daftar nama perusahaan atau teknologi yang harus masuk daftar hitam dan membuat tim satuan kerja. Semua rangkaian proses ini membutuhkan waktu lebih dari satu bulan.

Baca: Huawei Berencana Gugat Amerika Serikat

Kendati tidak ada satu pun nama negara yang disebut dalam deklarasi darurat nasional, baik Presiden Trump dan anggota kongres Amerika Serikat berulang kali menyinggung ZTE dan Huawei sebagai potensi ancaman bagi negara itu, khususnya dalam pengembangan teknologi 5G.

Beijing mengutuk langkah-langkah diskriminasi dan ikut bereaksi saat Trump mendeklarasikan darurat nasional terhadap produk teknologi asing.

"Ini tidak bagus dan tidak adil. Kami mendesak Amerika Serikat agar berhenti menyebut keamanan sebagai alasan untuk menekan perusahaan-perusahaan asal Cina. Kami ingin Amerika Serikat memberikan lingkungan yang adil dan tidak diskriminatif bagi perusahaan Cina yang beroperasi di Amerika Serikat," kata Juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, Geng Shuang.