TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan media di Uganda pada Selasa, 7 Mei 2019, berkomitmen akan tetap menugaskan kembali para wartawan senior mereka yang dimasukkan daftar hitam oleh pemerintah.

Sikap ini sebagai reaksi atas sejumlah komplain dari pemerintah terkait peliputan anggota parlemen oposisi dan artis pop bernama Bobi Wine, 37 tahun.

Media-media di Uganda menilai komplain dari pemerintah ini sama dengan mengancam kebebasan pers. Aktivis HAM dan Persatuan Wartawan Uganda juga berpandangan sama dan menilai tuntutan dari pemerintah melalui Komisi Komunikasi Uganda atau UCC terus melemahkan media. Beberapa wartawan di Uganda bahkan sering menghadapi intimidasi dan kekerasan.

Baca: Dua Jurnalis Foto Dianiaya Polisi Saat Meliput Hari Buruh

“Para bos bergantung pada UCC dan UCC terus mengontrol mereka (media). Kami kecewa,” kata Moses Bayola, Sekjen Persatuan Wartawan Uganda seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 8 Mei 2019.

Baca: Intimidasi Wartawan Tempo, Polda Metro Jaya Janji Cek Brimob

Bobi Wine, 37 tahun, artis dan anggota parlemen Uganda yang acap mengkritik pemerintah. Sumber: News24

Wine mencuri perhatian media setelah tak henti-hentinya menantang Presiden Uganda Yoweri Museveni yang kembali lolos dalam pemilu 2012 lalu. Wine melakukan protes diantaranya lewat lirik lagu ciptaannya yang mengutuk korupsi dan menolak hidup di bawah standar.

Presiden Museveni, 74 tahun, memegang kekuasaan di Uganda sejak 1986. Kubu oposisi dan beberapa aktivis HAM menilai Museveni telah menjadi sosok yang otoriter, sering melempari unjuk rasa oposisi dengan gas air mata, memenjarakan aktivis dan kekerasan terhadap media independen.

Wine yang punya nama asli Robert Kyagulanyi dijebloskan ke penjara pada akhir pekan lalu. Dia dipenjara selama dua hari terkait unjuk rasa yang dipimpinnya mengenai pajak penggunaan media sosial. Dia bebas dengan uang jaminan, namun saat yang sama UCC menerbitkan surat perintah pembekuan kerja terhadap lebih dari 30 wartawan dari 13 stasiun televisi dan radio karena mereka mewartakan penahanan Wine dan unjuk rasa dari para pendukungnya.

Sejumlah diplomat mengkritik tindakan pembekuan kerja puluhan wartawan ini. Sedangkan media-media di Uganda menuntut agar digelar pertemuan dengan pemerintah yang rencananya dilakukan pada Selasa, 7 Mei waktu setempat.