TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Kehakiman DPR, Jerry Nadler, telah menjadwalkan pemungutan suara hari Rabu untuk menahan Jaksa Agung William Barr karena menghina Kongres, setelah Departemen Kehakiman menolak memberikan versi laporan Mueller yang lengkap ke Kongres.

Menurut laporan CNN, 7 Mei 2019, pemungutan suara untuk menyatakan Barr melakukan penghinaan adalah langkah pertama DPR menghukum pejabat pemerintahan Trump karena menentang permintaan pengadilan kongres. Langkah ini semakin mempertajam ketegangan antara Demokrat dan Gedung Putih.

Baca: 5 Hal Seputar Hasil Penyelidikan Mueller

Nadler menetapkan pemungutan suara Komite Kehakiman hari Rabu setelah Barr tidak menyetujui ultimatum batas waktu yang diberikan DPR pada Senin pukul 9 pagi waktu setempat, untuk mematuhi panggilan pengadilan untuk laporan khusus Robert Mueller, laporan lengkap investigasi Robert Mueller dan bukti investigasi kepada Kongres.

Departemen Kehakiman pekan lalu mengatakan dalam suratnya bahwa panggilan pengadilan itu bukanlah permintaan yang "terlalu berat atau sangat memberatkan".

Inti dari perselisihan ini terletak pada materi juri dalam laporan Mueller, yang dikatakan Nadler Kongres berhak melihatnya tetapi Barr berpendapat dia tidak diizinkan secara hukum untuk melihatnya tanpa perintah pengadilan.

Robert Mueller. cnbc.com

Nadler pada hari Jumat mengirim Barr tawaran baru untuk mempersempit dan memprioritaskan ruang lingkup bukti, tetapi Nadler enggan melepas upayanya agar Barr memberikan materi dewan juri. Barr tetap memberi sinyal untuk tidak memberikannya.

Jika Komite Kehakiman memberikan suara pada hari Rabu untuk menahan Barr, masalah itu kemudian akan diambil alih oleh Dewan secara penuh.

Baca: Investigasi Mueller Tidak Temukan Bukti Kolusi Trump dan Rusia

Perwakilan Georgia, Doug Collins, Republikan terkemuka di Komite Kehakiman, mengatakan keputusan Nadler untuk memilih untuk menyatakan Barr melakukan penghinaan atas DPR adalah "tidak masuk akal dan tidak jujur."

"Mereka tahu Departemen Kehakiman bekerja untuk bernegosiasi bahkan ketika mereka mengejar tuduhan yang menghina, membuat langkah mereka hari ini tidak masuk akal dan tidak jujur," kata Collins. "Demokrat telah melancarkan perang proksi yang mengotori jaksa agung ketika kemarahan mereka sebenarnya terletak pada presiden dan penasihat khusus, yang tidak menemukan konspirasi atau penghalang penyelidikan."

Pasal penghinaan tidak memiliki banyak efek praktis. Sebelumnya, DPR yang dikuasai Republik menyatakan Jaksa Agung Eric Holder melakukan penghinaan ke DPR saat pemerintahan Barack Obama.

Baca: Robert Mueller Serahkan Hasil Investigasi Kolusi Trump - Rusia

Nadler juga menginginkan agar Mueller bersaksi di depan komite pada 15 Mei, meskipun tanggalnya belum dipastikan.

Jaksa Agung William Barr bersaksi kepada Senat pada minggu lalu bahwa dia tidak keberatan jika Mueller bersaksi, tetapi pada hari Minggu Presiden Donald Trump menulis di Twitter bahwa Mueller tidak boleh bersaksi.