TEMPO.CO, Jenewa – Pelapor khusus Perserikatan Bangsa – Bangsa atau PBB mendesak pemerintah Arab Saudi membuka akses bagi publik dan pengamat dalam jalannya persidangan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Baca:

“Prosedur saat ini bertentangan dengan hukum HAM, yang menyatakan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil berupa akses publik ke pengadilan,” kata Agnes Callamard, pelapor khusus PBBB dalam kasus pembunuhan ekstrajudisial Khashoggi seperti dilansir Reuters pada Kamis, 28 Maret 2019.

Khashoggi, 58 tahun, tewas di kantor Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul pada awal Oktober 2018. Dia tewas dibunuh tim pembunuh bentukan Direktorat Jenderal Intelijen Umum negara itu. Deputi Kepala Intelijen, Mayor Jenderal Ahmed Al-Assiri telah dicopot dan mulai diadili.

Baca:

Namun Saudi al-Qahtani, yang merupakan penasehat siber dari Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman belum mundul di persidangan meskipun prosesnya sudah empat kali berlangsung.

5 dari 11 tersangka dikenakan tuntutan hukuman mati karena tindakan keji mereka dalam kasus pembunuhan Khashoggi.

Callamard mendesak pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk bersikap transparan dalam proses penegakan hukum para tersangka pembunuh.

Dia meminta pemerintah Saudi mengumumkan secara detil nama-nama para terdakwa, tuduhan kepada masing-masing, dan nasib dari sepuluh orang lain yang pernah ditangkap.

Baca:

“Pemerintah Arab Saudi sangat keliru jika meyakini proses-proses ini, seperti yang terjadi saat ini, akan bisa memuaskan komunitas internasional, baik dalam konteks prosedur peradilan yang adil sesuai standar internasional dan validitas dari putusan pengadilan,” kata dia.

Saat ini, kantor HAM PBB dan International Bar Association telah meminta akses penuh untuk menyaksikan jalannya persidangan.

Media Washington Post memasang iklan satu halama dengan gambar jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, untuk mendesak pengungkapan kasus pembunuhan ini. Politico

Seperti dilansir CNN, sejumlah negara Barat termasuk lembaga intelijen CIA meyakini Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, yang merupakan penguasa de fakto Arab Saudi, terlibat dalam kasus ini. Namun, pemerintah membantahnya.

Baca:

Direktur HAM PBB, Louis Charbonneau, mengatakan sistem hukum kriminal di Arab Saudi memiliki catatan rekam jejak yang buruk. Ini terlihat dari penahanan terdakwa yang berkepanjangan tanpa diikuti proses peradilan dan akses pengacara yang dihambat.

“Kami tidak ingin pemerintah Arab Saudi mengubah pengadilan ini menjadi pengadilan kangguru yang dengan mudah menyalahkan sekelompok orang sambil melindungi segelintir pejabat yang bertanggung jawab,” kata Charbonneau soal pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan Khashoggi.