TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia mengatakan sedang berunding dengan perusahaan infrastruktur Gamuda untuk mengambil alih empat jalan tol di Lembah Klang, dan mengurangi biaya tol hingga menghapuskan tarif jalan tol.

Langkah ini dipandang sebagai langkah politik untuk menenangkan pemilih yang tidak puas dan mengatakan bahwa pemerintah yang berusia sembilan bulan telah gagal untuk mengurangi biaya hidup dan memenuhi beberapa janji kampanyenya, termasuk menghapuskan tarif jalan tol.

"Pakatan Harapan telah berjanji dalam manifesto pemilihannya untuk mengambil langkah-langkah untuk memperoleh konsesi jalan tol dan menghapuskan tarif tol secara bertahap," kata Kantor Perdana Menteri, dikutip dari Straits Times, 25 Februari 2019.

Baca: Wawancara Mahathir Mohamad: Utang kepada Cina Terlalu Besar

Jalan tol yang akan diambil alih adalah Lebuhraya Damansara Puchong, Sistem Penyuraian Trafik KL Barat, Lebuhraya Shah Alam dan terowongan SMART di pusat kota Kuala Lumpur.

Pemerintah PH mengatakan setelah jalan tol diambil alih, tarif tol yang ada akan dihapuskan.

Tetapi pengguna kendaraan harus membayar "biaya kemacetan" yang setara dengan biaya tol yang ada selama enam jam puncak sehari.

Antara pukul 11 malam sampai 5 pagi, penumpang boleh melewati tol secara gratis. Pada waktu jam sibuk lainnya, penumpang akan membayar potongan harga hingga 30 persen dari tarif tol yang ada.

Mahathir Mohamad, menggelar konferensi pers usai usai dilantik sebagai Perdana Menteri Baru Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, 11 Mei 2018. Mahathir Mohamad berjaya setelah oposisi Pakatan Harapan yang dipimpinnya memenangkan pemilu dengan perolehan 112 kursi dari 222 kursi parlemen yang diperebutkan. (AP Photo/Andy Wong)

Pendapatan yang dikumpulkan dari biaya kemacetan akan digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jalan raya dan pembayaran pinjaman, kata PMO.

Setiap surplus yang dikumpulkan akan disalurkan ke dana untuk meningkatkan transportasi umum di Malaysia.

Terlepas dari masalah biaya hidup, banyak pemilih kecewa dengan pemerintah PH atas kesalahan para pemimpinnya, termasuk terungkapnya beberapa menteri yang memiliki gelar palsu atau memalsukan kualifikasi akademik mereka.

Baca: Mahathir Sebut Kunci Kemajuan Malaysia, Apa itu?

Keputusan untuk menghapuskan tarif jalan tol Malaysia muncul menjelang pemilihan sela di kursi negara bagian Semenyih di Selangor, bulan depan.

Kandidat PH sedang menghadapi persaingan kuat untuk mempertahankan kursi melawan koalisi oposisi Barisan Nasional.

Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak mengatakan, pengumuman penghapusan tarif jalan tol itu bermotif politik karena kabinet Pakatan Harapan mengumumkannya selama periode kampanye sela pemilihan Semenyih untuk meraup suara.